JAYAPURA - Sejumlah calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Pegunungan Bintang dan Yalimo minta Tim Seleksi (Timsel) zona 1, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan untuk diberhentikan.

Hal ini lantaran mereka menilai proses tahapan seleksi surat keputusan hasil seleksi yang di keluarkan Timsel KPU Provinsi Papua Pegunungan ada dua versi hingga membingungkan para calon anggota KPU dari 3 kabupaten untuk zona 1 dan tidak ada klarifikasi.

Salah seorang calon anggota KPU Lanny Jaya Resaida Wakerkwa saat melakukan konferensi pers, Senin (21/8) mengatakan bahwa, versi pertama dan kedua pengumuman hasil seleksi tes administrasi dikeluarkan Timsel KPU dengan nama-nama yang berbeda dan juga versi pertama tanpa tanda tangan dan cap selanjutnya versi kedua ada tanda tangan dan cap.

"Hasil yang yang di keluarkan juga di tanggal yang berbeda dari kedua versi ini, ada 3 Agustus dan 4 Agustus 2023," ungkap Wakerkwa.

Dalam jumpa pers itu, Para calon anggota KPU merasa ada kejanggalan dalam proses tahapan seleksi, sebab nilai hasil seleksi tes tertulis dan psikotes tidak dilampirkan dengan nilai.

"Timsel tertutup, tidak kasih keluar dengan nilai-nilai yang kami peroleh tapi Timsel kasih keluar nama-nama saja, harusnya ada nilai sehingga kita tau dasar kita tidak lulus karena apa dan ini malah tidak terbuka," katanya.

Selain itu, hasil psikotes dan tes tertulis juga di keluarkan tidak sesuai jadwal nasional, harusnya Timsel umumkan hasil tanggal 17-19 Agustus 2023 tapi Timsel umumkan tanggal 19 Agustus pukul 21:00 WIT malam.

"Kami rasa ada yang janggal, dan kami 100 orang calon anggota KPU Lanny Jaya merasa dirugikan, kenapa Timsel tidak umumkan hasil tes tidak sesuai aturan, inikan sudah melanggar sehingga kami desak KPU RI untuk melihat dan menangani proses yang tidak berjalan demokratis ini, karena Timsel bekerja tidak terbuka," tegasnya.

Untuk itu dengan sejumlah kasus ini pihaknya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan ini dan mencopot anggota Timsel KPU Provinsi Papua Pegunungan yang sedang melakukan seleksi saat ini. Selain itu Timsel juga selalu saja bersembunyi dan tidak miliki sekretariat yang jelas.

"Sebagai peserta dari seleksi di Wamena sampai di Jayapura kami tidak pernah tau dan lihat wajah 5 Timsel KPU Provinsi Papua Pegunungan," bebernya.

Arman Kogoya, yang juga calon anggota KPU Lanny Jaya menegaskan ia bersama calon anggota dari 3 kabupaten tidak akan berhenti di sini saja tetapi akan menindaklanjuti dengan melakukan pengaduan ke KPU RI dengan sejumlah bukti yang ada.

"Aksi kami ini tidak hanya sampai saat ini saja tetapi kami akan terus melakukan tindakan pengaduan sampai dengan KPU RI jadi kami tidak akan stop, harus semua terbuka ini demi kebaikan daerah dan kami minta Timsel KPU Provinsi stoo melakukan tahapan seleksi selanjutnya sebelum memberikan penjelasan ataupun tanggapan resmi dari pihak Timsel kepada calon anggota KPU dari 3 kabupaten," jelasnya

Arman Kogoya dalam kesempatan itu, juga menegaskan Timsel KPU Provinsi harus lakukan transparan, jujur dan demokratis agar tidak timbul konflik di tengah masyarakat di daerah karena rawan konflik.

"Satu hal yang perlu kita seriusi yaitu soal perekrutan yang dilakukan Timsel KPU Provinsi, ini akan menjadi patok akan berpengaruh ke rakyat, apalagi Timsel KPU tangani 3 kabupaten yang rawan konflik jangan timsel bawa bawa masalah ke daerah karena kepentingan, maka kami pertegas Timsel zona 1 KPU Kabupaten harus netral dalam perekrutan calon anggota KPU, Kami bosan dengan yang namanya perang, di Papua semua konflik yang terjadi itu karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Timsel KPU sehingga berdampak pada rakyat, kami tidak mau hal itu terjadi di Lanni Jaya terjadi pertumpahan darah," tegasnya.

Masih di tempat yang sama, Calon anggota KPU Pegunungan Bintang Yance Nawipa juga menegaskan kinerja Timsel KPU Provinsi tidak profesional dalam menjalankan tahapan seleksi dan sarat kepentingan.

"Kami punya bukti, kami bisa tunjukkan apabila dibutuhkan nanti. Sehingga kami minta semua tahapan seleksi diberhentikan dan kami minta Timsel KPU Provinsi harus diganti dulu baru proses selanjutnya jalan," tegasnya.

Selain itu, menurut Yance, ketua Timsel KPU Provinsi Papua Pegunungan awalnya menjabat sebagai Timsel Bawaslu sehingga harus diberhentikan dan diganti dengan yang lain.

"Penetapan Calon anggota KPU di kabupaten Pegubin ada ASN yang tidak mendapat surat izin tapi lolos dan diterapkan sebagai calon anggota KPU, ada juga calon anggota lolos seleksi meski baru keluar dari Lapas serta ada juga pengurus partai Nasdem dimana wakil ketua juga diloloskan oleh Timsel KPU, ini ada kepentingan apa?," tegas Yance.

Dengan banyak kejanggalan ini, calon anggota KPU Pegubin mempertanyakan kinerja Timsel KPU Provinsi Papua Pegunungan. Mereka juga berpendapat semua hasil seleksi diatur semua oleh Timsel KPU Provinsi.

"Kejanggalan juga sampai saat ini Timsel KPU Provinsi Papua Pegunungan tidak punya sekretariat di Kota Jayapura, harusnya ada supaya seketika ada persoalan begini kami tanyakan langsung ke Sekretariat, ini tidak ada sama sekali," bebernya.

Sementara itu Arinus Pahabol perwakilan calon anggota KPU kabupaten Yalimo meminta proses penetapan nama-nama calon anggota KPU kabupaten di Zona 1 harus diulang karena sarat kepentingan.

"Kami minta agar ada pengulangan proses penetapan nama-nama calon karena banyak kecurangan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris tim Seleksi Mandinus Kogoya saat dihubungi Via telepon selulernya mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan.dirinya mengaku akan melakukan koordinasi dengan tim sel yang lainnya dulu.

"Saya belum bisa sampaikan nanti saya bertemu teman - teman (Timsel) lainya baru saya infokan bisa atau tidak," katanya yang belum ada info lanjutan sampai berita ini di turunkan. (oel/tri).