NABIRE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah berkomitmen mengembalikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak aktif bertugas di lingkungan Pemprov Papua Tengah ke kabupaten-kabupaten semula sehingga tidak terkesan hanya asal ada nama namun tidak mengabdikan melayani masyarakat Papua Tengah.
Hal ini disampaikan, Pj.Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk pada Apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka Nabire, Senin, (14/8).
Ribka Haluk mengakui, pihaknya mendapatkan laporan banyak staff yang tidak aktif berkantor di Provinsi Papua Tengah maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas kepada pegawai Provinsi Papua tengah yang tidak aktif tersebut
" Saya mendapat banyak laporan, ada pegawai- pegawai di dinas-dinas yang tidak pernah masuk kantor. Mohon kepala-kepala dinas mengecek stafnya dan melaporkan pegawai yang tidak aktif ke BKD Provinsi untuk dicopot dan dikembalikan SK-nya ke kabupaten asalnya, " tegas Haluk.
Gubernur juga memerintahkan BKD dan Inspektorat Provinsi Papua Tengah untuk mengecek data-data pegawai yang tidak aktif." Kita harus berikan tindakan tegas kepada pegawai yang tidak aktif. Mohon BKD dan Ispektorat mendata semua pegawai tidak aktif dan kembalikan mereka ke Kabupaten, " jelasnya.
-
Menurutnya, Pejabat Gubernur dan Sekretaris daerah ( Sekda ) Provinsi Papua bekerja keras memajukan daerah otonomi baru (DOB) dan bersaing dengan Provinsi lama tapi itu tidak dapat terwujud apabila tidak ada kontribusi dari para pegawai terhadap masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
" Saya dan Sekda bersama beberapa Kepala dinas kerja keras majukan provinsi kita bersaing dengan Provinsi lama tapi itu akan sia-sia apabila tidak ada kontribusi pelayananan publik dari petinggi Pemprov dan para pegawai kepada masyarakat Papua Tengah, " ujarnya.
Gubenrur Ribka Haluk juga mengimbau, para kepala dinas, kabid-kabid dan seluruh staf di Provinsi Papua Tengah tidak main-main dengan pelayanan kepada masyarakat karena tujuan utama ASN adalah pengabdian kepada masyarakat." Tugas ASN itu mengabdi kepada masyarakat. Kita digaji dan diberikan tunjungan oleh negara untuk melayani masyarakat bukan makan gaji buta, " katanya.
Haluk juga menegaskan, ASN diikat dengan aturan maka kewajiban pimpinan adalah menindak tegas ASN yang tidak disiplin dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Negara.
" ASN itu terikat dengan aturan Negara. Kami Pimpinan punya kewajiban tindak tegas anggota yang tidak disiplin terhadap tugasnya, " ujar Haluk.
Gubernur menjelaskan, Pada Triwulan III pihaknya akan memberikan penghargaan kepada Dinas yang kinerjanya bagus dan akan memberikan peringatan juga kepada Dinas yang kinerjanya kurang baik. Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk saat memimpin aple pagi, di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka Nabire, Senin, (14/8).
" Kedepan saya akan berikan penghargaan kepada dinas-dinas yang kinerjanya bagus dan saya juga akan memberikan peringatan atau teguran kepada dinas-dinas yang kinerjanya kurang baik atau tidak maksimal," ujar Haluk.
Menurutnya, Provinsi Papua Tengah merupakan daerah DOB yang sedang menyusun, menata dan berupaya melaksanakan sistem Negara di Provinsi baru sehingga semua ASN mohon kerja samanya untuk meningkatkan kepercayaan Negara dan masyarakat.
" Kami sedang menyusun, menata dan berupaya laksanakan sistem Negara di daerah DOB. Mohon para Pimpinan Esalon dan staf kita kerjasama tingkatkan kepercayaan negara dan masyarakat, " pungkasnya.(teresia)
