Para Bupati se- Papua Tengah Diminta Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

JAYAPURA – Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Indonesia termasuk termasuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Sehingga itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan esktrem.

Hal itu disampaikan Ribka Haluk saat mengunjungi Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai dengan tema “Mama Gubernur Papua berkantor di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah, selama tiga hari.

Di hadapan kedua kepala daerah dan para ASN serta masyarakat di Dogiyai dan Deiyai, Mama Ribka Haluk mengatakan, dirinya berkantor di delapan kabupaten dengan membawa seluruh pejabat OPD nya dalam rangka untuk melakukan percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

“Tujuan saya berkantor di delapan kabupaten itu dalam rangka percepatan pembangunan dan terlebih khusus melakukan pengawasan serta mensinkronisasikan program antara kabupaten dan provinsi. Nah kita juga ingin tau tantangan dan hambatan apa yang dialami oleh pemerintah di daerah, sehingga kita bisa bersama-sama memecahkannya,” jelasnya.

Kata Ribka, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan dukungan APBD yakni jaminan kesehatan masyarakat, bantuan sosial, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, pembimbingan dan penguatan pengasuhan 1000 HPK, pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM, sektor pendidikan dan infrastruktur.

“Untuk jaminan kesehatan, kami melakukan alokasi khusus untuk kartu Otsus sehat Papua Tengah (KO Sehat Papua Tengah). Melalui kartu Otsus sehat, nantinya masyarakat yang tidak memiliki BPJS silahkan berobat dengan jaminan kesehatan KO Sehat Papua Tengah,” terangnya.

Sementara untuk bantuan sosial, kata Ribka Haluk, pihaknya ingin menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstream di Provinsi Papua Tengah. Untuk menuntaskan angka masyarakat kategori miskin dan miskin ekstream sejumlah OPD.

Sebagaimana menurut data BPS ada sebanyak 299.658 orang ketegori masyarakat miskin dan menurut BKKBN ada  168.658 orang kategori masyarakat miskin ekstream di Papua Tengah.

“Data ini sedang kami validasi lagi di lapangan, sehingga kita bisa mencari solusi untuk mengatasi masyarakat miskin ekstream ke kategori masyarakat pra sejahtera dengan pendapatan di satu keluarga harus mencapai Rp 5.000.000 perbulan,” terangnya.

Ribka menegaskan jika pihaknya telah melakukan strategi untuk menuntaskan masyarakat kategori kemiskinan ekstream dengan cara mengoptimalisasi produk unggulan daerah seperti, mengoptimalisasi dan membuka lahan pertanian baru, membuka lahan perkebunan, memanfaatkan hasil alam dibidang perikanan serta mengembangkan sektor peternakan.

“Nabire merupakan daerah pesisir dan dataran rendah, sehingga kita akan dorong masyarakat untuk bertani padi, jagung, kedelai, cabe dan sayur-sayuran. Lalu membuka peternakan ayam petelur, bebek, sapi dan babi. Kita juga memiliki sumber daya alam laut, bahkan memiliki lahan untuk mengembangkan ikan tawar,” katanya.

Sementara di daerah puncak, Puncak Jaya, dogiyai, Intan Jaya dan paniai yang merupakan daerah lereng gunung. Sehingga masyarakat bisa bertani ubi-ubian, pisang, markisa, terong belanda, kentang wortel dan kacang.

“Di sektor perkebunan, kita bisa berkebun kopi, nenas dan tebu, lalu kita bisa beternak sapi, babi, ayam bertelur, bebek dan kambing. Khusus di Paniai dan Deiyai yang merupakan daerah sungai dan danau, kita bisa mengoptimalkan hasil ikan darat dan perikanan danau,” terangnya.

Dikatakan Ribka, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan bersinergi dengan kabupaten agar strategi penghapusan kemiskinan ekstream itu terjadi. Pemerintah provinsi akan memberikan subsidi bagi masyarakat yang siap bertani, berkebun dan berternak.

“Kita juga akan melakukan standar harga minimum dan maksimal dari hasil panen petani. Bahkan kita juga siap menjadi agen penampung hasil pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat, sehingga para petani bisa mendapatkan hasil yang masimal dari hasil usaha mereka. Saya harapkan kita bisa bersinergitas, sehingga kehadiran pemerintah bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ribka mengajak pemerintah di daerah bersama masyarakat untuk menuntaskan masalah stunting. Diharapkan kedepannya anak-anak di Papua Tengah memiliki generasi emas untuk membangun negri ini.

Dimana strategi pencegahan stunting harus dimulai dari perencanaan pernikahan, program kehamilan pasca pernikahan, memantau 270 hari dalam kandungan, 365 hari tahun pertama dan 365 haru tahun kedua kelahiran, hingga tumbuh kembang anak sukses dan menjadi keluarga sejahtera.

“Kita harus pastikan 1000 hari pertama kehidupan, bahwa anak mendapatkan asupan ASI, nutrisi yang tepat, imunisasi dasar lengkap, dan terus memantau tumbuh kembang anak. Disamping itu, sebelumnya kita harus menyiapkan penghasilan memadai atau diluar dari garis kemiskinan sebelum dan sesudah pernikahan,” ucapnya.

Yang paling penting kata Ribka, pemerintah daerah dan orang tua harus memastikan anak-anak generasi bangsa memiliki fasilitas dan tenaga pendidikan yang mempuni hingga menuntaskan program 12 tahun belajar, bahkan ke jenjang pendidikan.

“Saya harapkan masalah pendidikan benar-benar menjadi konsentrasi kita, pemerintah di tingkat kabupaten harus mampu menjamin mutu dunia pendidikan dan tingginya minat anak bersekolah. Saya telah mewacanakan di setiap kabupaten harus memiliki sekolah berpola asrama. Nanti daerah yang siap memberikan lahannya, akan kami bangun infrastrukturnya serta menjamin hadirnya tenaga pendidik yang memiliki sekil dan keterampilan. Nanti pilot projek pembangunan akan dimulai dari Dogiyai dan Deiyai,” bebernya.

Ia menambahkan, agar semua program yang diwancanakannya dapat terlaksana. Maka setiap kabupaten akan dibangun kantor perwakilan Gubernur Provinsi Papua Tengah. Hal itu dilakukan guna memastikan berjalannya pemerintahan di kabupaten, hingga terlaksanannya program yang telah dicanangkan.

“Mulai kedepan, saya harapkan para ASN benar-benar bekerja dan melayani masyarakat. Jangan kita membiarkan masyarakat terpuruk dari kemiskinan. Ketika kita memilih menjadi ASN, maka saat itu juga kita menandatangani kontrak kepada negara untuk menjadi abdi masyarakat, ASN juga harus disiplin dan bertanggungjawab,” pungkasnya. (fia/wen)