Terkait Penimbunan di Lahan Mangrove

JAYAPURA-Penjabat Wali Kota, Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., dengan tegas meminta penegak hukum, agar semua yang terlibat di dalam proses penimbunan dan juga mendukung memperlancar proses penimbunan kawasan taman wisata alam hutan mangrove di Kota Jayapura harus diproses secara hukum.

"Siapapun yang terlibat, oknum siapapun yang terlibat, dari institusi manapun, dalam kepentingan penimbunan itu, harus diproses hukum,"tegas Frans Pekey, Jumat (14/7).

Dikatakan, Pemerintah Kota Jayapura tidak mengizinkan kawasan itu dirusak oleh siapapun. Termasuk masyarakat adat juga tidak boleh. Kawasan itu harus dijaga sebagai sumber pemberi hidup bagi masyarakat adat terutama di kampung Engros dan Tobati.

"Kita jaga kawasan ini sebagai sumber yang memberi hidup, mama-mama itu mencari bia mencari kepiting di daerah itu. Itu soal kesinambungan hidup. Bagaimana kalau itu semua sudah ditimbun. Bagaimana dengan kehidupan keluarga di kampung-kampung itu," bebernya.

Dia mengatakan, semua masyarakat harus berpikir jangka panjang terkait dengan keberadaan kawasan itu, termasuk ekosistem yang harus diselamatkan. Karena itu sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota Jayapura memastikan akan tetap konsisten pada undang-undang dan peraturan tata ruang dan Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura.

"Karena itu siapa yang sudah jelas-jelas terlibat secara bersama, entah sengaja atau tidak sengaja, langsung ataupun tidak langsung dalamnya, yang mengeluarkan perizinan, dalam proses memperlancar dan mendukung proses penimbunan, siapapun itu diproses hukum," tambahnya. (roy/nat)