JAYAPURA - Jelang 1 Juli 2023 yang disebut sebut sebagai momentum deklarasi sepihak pada tahun 1971 untuk kemerdekaan Papua Barat, Akouboo Amatus Douw selaku Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat memberikan dua pernyataan yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.
Dua permintaan tersebut adalah TPN-OPM meminta kembali kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menarik personel militernya dan membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan permintaan rakyat Papua Barat guna negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional tentang nasib masa depan Papua Barat dan pembebasan ini warga negara asing Phillip Mehrtens.
Kedua, TPNPB kembali meminta Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins untuk membuka hatinya dengan itikad baik mendengarkan permintaan mereka untuk negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional. TPNPB menurut Amatus akan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa mereka berkomitmen kuat untuk melindungi hukum humaniter internasional.
"Kami memiliki itikad baik pada kemanusiaan dan kebebasan, mereka memiliki kebijaksanaan yang baik dalam menghormati kehidupan masyarakat, menghormati semua makhluk di planet manusia sebagaimana telah mereka buktikan di tiga bulan pertama menjamin kehidupan sang pilot, " beber Amatus sebagaimana rilis dari Jubir TPNPB, Sebby Sembom, Jumat (19/6).
Ia menyebut seluruh dunia akan melihat bahwa TPNPB di bawah Egianus Kogoya ingin mengukir sejarah bangsanya dan memiliki reputasi yang baik. Itu sebabnya Egianus sekarang mencari solusi, bukan untuk hal lain atau membunuh orang yang tidak bersalah. "Saya percaya sekarang saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan jujur karena pilot Selandia Baru ini bukanlah musuh TPNPB. Bahkan pasukan Indonesia sebenarnya bukan musuh mereka, musuh mereka yang sebenarnya adalah kolonialisme dan ilegalitas di tanah suci kita, " tegasnya.
Kelompok ini tidak ingin siapa pun yang bukan bagian dari kolonialisme dieksekusi sesuai dengan hukum alam West Papua mereka. Oleh karena itu, Dewan Diplomatik mengimbau negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan dukungan serius bagi pembebasan pilot Philips Mehrtens melalui mekanisme perdamaian internasional. "Kami juga menyarankan semua pihak yang menginginkan pembebasan Mr Mehrtens untuk meminta Selandia Baru dan Indonesia untuk bernegosiasi dengan TPNPB OPM melalui negosiasi yang dimediasi secara internasional," singgungnya.
"Kami ingin Indonesia dan Selandia Baru tidak melarikan diri tetapi untuk mematuhi sebagai negara anggota yang menerima hukum internasional dan Piagam PBB untuk menegakkan resolusi damai dari setiap konflik yang membahayakan perdamaian dan kebebasan dunia termasuk kehidupan setiap warga dunia," tambahnya.
Dia berharap bersama-sama mencari kebebasan sejati seorang pilot warga negara Selandia Baru (Mr Phillip Merhtens) yang diizinkan oleh otoritas militer Indonesia untuk bekerja di zona perang berisiko tinggi yang melanggar norma kemanusiaan universal ini. "Dua pernyataan sikap di atas kami minta untuk diperhatikan, " tutupnya.(ade/nat)
