Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo
WAMENA–Sebanyak 80 kampung di Kabupaten Jayawijaya hingga saat ini belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa kepada Pemkab Jayawijaya.
Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Jika sampai akhir Agustus 2018 belum juga diserahkan maka konsekuensinya dana desa untuk Jayawijaya bisa dihentikan.
“Jika terlambat hingga batas waktu ditentukan maka bisa saja pencairanya dihentikan,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (24/7).
Untuk itu, dirinya telah meminta dinas terkait agar di akhir bulan depan, semua laporan penggunaan dana desa dapat dibuat dan dimasukkan sesuai dengan deadline waktu yang telah diberikan.
“Dana desa yang dicairkan pemerintah pusat harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, sesuai dengan program di lapangan karena dana desa yang diturunkan kepada masyarakat bukanlah dana yang harus habis dibagikan tanpa laporan penggunaan yang jelas,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika penyaluran dana desa terancam dihentikan pemerintah pusat, apabila pemerintahan kampung tak bisa memberikan laporan pertangguuungjawabab penggunaan dana desa yang disalurkan secara kolektif itu.
Di tempat berbeda, Asisten I Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono mengakui, Pemkab Jayawijaya telah memanggil kepala kampung begitu juga dengan operator sistem keuangan desa untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar sesuai peruntukannya.
"Kami sudah menyurati kepala -kepala kampung, termasuk memberitahukan sanksinya terkait dengan pengelolaan dengan dana desa tahun ini dan seterusnya, harus dilakukan dengan baik karena konsekuensinya ketika pemerintah kampung tak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa maka pemerintah pusat akan menghentikan droping dana itu,"bebernya.(jo/tho)
