Tinjau Bulog di Nabire, Yan Mandenas: Papua Butuh Juknis Khusus Stabilkan Harga dan Distribusi
CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menegaskan perlunya petunjuk teknis (juknis) khusus bagi wilayah Papua guna mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan serta menjaga stabilitas harga di daerah.
Hal itu disampaikan Mandenas saat meninjau operasional Bulog di Nabire. Ia menilai, juknis yang berlaku secara nasional saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan geografis dan kondisi ekonomi di Papua.
“Bulog meminta agar juknis dibuat lebih fleksibel, terutama dari sisi waktu distribusi. Kalau diatur satu bulan, sementara barang datang terlambat, distribusi bisa molor hingga satu bulan lebih. Ini tentu berdampak pada ketersediaan stok di lapangan,” ujar Mandenas usai meninjau Bulog Nabire, Senin, (4/5/2026).
Selain persoalan waktu distribusi, ia juga menyoroti tingginya biaya operasional di Papua, mulai dari transportasi hingga tenaga kerja. Menurutnya, standar harga dalam juknis nasional belum mengakomodasi tingkat kemahalan di wilayah Papua.
“Tenaga kerja seperti buruh angkut harus dibayar sesuai standar harga dan jarak. Semua itu harus dihitung. Karena itu, Papua butuh juknis khusus agar penyesuaian harga bisa mengikuti kondisi di daerah,” jelasnya.
Mandenas menambahkan, juknis khusus tersebut perlu mencakup berbagai program pemerintah, seperti bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), operasi pengendalian inflasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Standarisasi harga harus menyesuaikan dengan fluktuasi pasar di Papua. Kalau tidak, akan muncul kendala dalam distribusi maupun operasional di lapangan,” kata Mandenas.
Ia juga menyinggung pentingnya memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam distribusi dan pelayanan program pemerintah di Papua.
“Orang-orang yang bekerja di Papua harus kita hargai sesuai tingkat kemahalan yang ada, karena mereka menjalankan program pemerintah untuk melayani masyarakat, termasuk anak-anak sekolah,” ujarnya.
Mandenas menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
