Evaluasi Lapas hingga Kasus HAM, Komisi XIII DPR RI Serap Aspirasi dan Dorong Sinergi Lembaga di Mimika
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mimika, Papua Tengah, untuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) lembaga pemasyarakatan (lapas), pengawasan keimigrasian, hingga mengusut berbagai kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Langkah ini diambil guna memperkuat koordinasi lembaga vertikal di wilayah otonomi baru tersebut.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menegaskan pentingnya pembenahan pelayanan hukum dan imigrasi demi mendukung program strategis nasional serta menekan angka kejahatan di Papua Tengah.
“Kunjungan Komisi XIII hari ini datang untuk memastikan agar melakukan evaluasi terhadap SOP penanganan lapas-lapas yang ada di Papua Tengah, dan juga pelayanan keimigrasian, dan juga pelayanan hukum terkait dengan program-program pemerintah pusat yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga vertikal atau Kanwil-Kanwil yang ada dalam menjalankan program-program strategis nasional, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Yan Mandenas di Mimika, Sabtu (25/7/2026).
*Soroti Pekerja Asing Ilegal dan Pembentukan Kanwil*
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan DPR adalah maraknya pelanggaran keimigrasian di sektor pertambangan. Yan menyoroti keberadaan warga negara asing (WNA) yang bekerja secara ilegal di tambang-tambang rakyat menggunakan visa turis.
