CEPOSONLINE.COM — NABIRE — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi menerima aspirasi terkait persoalan kemanusiaan di Papua Tengah yang disampaikan oleh Panitia Khusus (PANSUS) Kemanusiaan DPR Provinsi Papua Tengah.
Dari informasi yang diterima media ini, Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dengan pendampingan unsur pimpinan serta anggota Komisi I DPR RI.
Penyampaian aspirasi ini turut dihadiri oleh Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Puncak dan Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Intan Jaya, sebagai bentuk sinergi lintas daerah dalam memperkuat dorongan penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan yang masih terjadi di wilayah pegunungan Papua.
Aspirasi yang diserahkan merupakan rangkuman komprehensif dari temuan lapangan, data situasi, serta keluhan masyarakat di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai.
Seluruh dokumen telah diserahkan kepada DPD RI untuk diproses melalui mekanisme kelembagaan.
Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Yohanis Kemong, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan suara masyarakat terdampak dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.
“ Kami membawa data, suara, dan harapan masyarakat dari Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, serta wilayah lainnya. Situasi kemanusiaan di Papua Tengah bukan isu biasa, ini panggilan kemanusiaan. Kami berharap kehadiran DPD RI dan Komisi I DPR RI mempercepat respons negara dalam melindungi rakyat,” ujar Kemong.
Sekretaris Pansus, Anis Labene, menambahkan bahwa yang terjadi di lapangan tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga hilangnya akses dasar masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tempat tinggal.
“ Aspirasi ini kami siapkan secara lengkap agar pemerintah pusat dapat mengambil langkah nyata, terukur, dan lintas sektor,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengapresiasi kerja Pansus dalam menghimpun data secara sistematis.
“ Kami berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komite terkait serta koordinasi dengan DPR RI dan kementerian atau lembaga pusat,” tegasnya.
Perwakilan Komisi I DPR RI yang mendampingi juga menekankan bahwa persoalan kemanusiaan di Papua Tengah merupakan isu nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat untuk memastikan perlindungan masyarakat dan pemulihan stabilitas daerah.
Aspirasi yang disampaikan memuat sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
1. Penanganan komprehensif bagi warga terdampak konflik kemanusiaan di Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, dan sekitarnya.
2. Penguatan koordinasi keamanan guna melindungi masyarakat sipil.
3. Pemulihan layanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
4. Dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat.
5. Pengawalan berkelanjutan melalui sinergi DPR Papua Tengah, DPRK, DPD RI, dan DPR RI.
Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah menegaskan akan terus mengawal proses hingga kebijakan konkret hadir dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini terdampak situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. (*)
