Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Senator Papua Barat Ini Minta Presiden Sikapi Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya

W
Penulis: Weny Firmansyah❯
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan politik nasional untuk mengakhiri peristiwa kekerasan di Papua yang terus menelan korban dari unsur warga sipil.  (CEPOSONLINE.COM/DPD RI)
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan politik nasional untuk mengakhiri peristiwa kekerasan di Papua yang terus menelan korban dari unsur warga sipil.  (CEPOSONLINE.COM/DPD RI)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Penembakan 3 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada Rabu sore (9/9/2026) memantik reaksi dari Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma. 


Senator asal Papua Barat Ini  meminta Presiden Prabowo Subianto segera bersikap karena peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Papua terus berulang.  


Dilansir dari JawaPos.com,  Filep Wamafma mengatakan warga sipil di Papua merupakan kelompok paling rentan. Apalagi di tengah konflik bersenjata yang masih terjadi. 

Advertisement


Karena itu, dia menilai butuh sikap politik nasional dari presiden untuk mengakhiri peristiwa-peristiwa berdarah di Papua yang kerap kali memakan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil. 


”Pemerintah perlu segera menyikapi agar kejadian serupa tidak berulang dan terus berlarut-larut. Presiden sudah waktunya mengambil keputusan politik nasional untuk menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung terlalu lama,” kata dia pada Jumat (11/9/2026). 

 

Advertisement

Berdasar data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada semester I 2026 telah terjadi 42 peristiwa konflik di Papua. Sebanyak 59 korban meninggal dunia dan 50 korban luka. Di antara korban meninggal, 43 orang merupakan warga sipil, 8 anggota TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok bersenjata. 


Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas sekaligus indikator utama keberhasilan kebijakan di Papua,” ujarnya.


Filep menyatakan bahwa setiap warga di Papua harus bebas dari rasa takut dan ancaman. Mereka berhak hidup, bekerja, bersekolah, berobat, bepergian dan memperoleh pelayanan pemerintah tanpa takut menjadi korban tindak kekerasan. Untuk itu, negara wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga sipil di Papua. 


Dirinya tidak menampik bahwa Berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sudah dilaksanakan. Pendekatan keamanan juga sudah berlangsung lama. Dia menyebut, TNI-Polri dikerahkan ke Papua melalui berbagai operasi. 

Advertisement
Editor : Weny Firmansyah

Artikel Terkait

Yorrys: Otsus Papua Harus Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Yorrys: Otsus Papua Harus Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyambut positif penegasan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengenai komitmen DPD RI mengawal

Tangani Karhathula di Sejumlah Kabupaten, BPBD Papua Barat Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca  

Tangani Karhathula di Sejumlah Kabupaten, BPBD Papua Barat Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca  

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah kabupaten di Papua Barat masih saja terjadi. Bahkan, seribu lebih titik api kembali

Kabut asap yang menyelimut wilayah Manokwari terpantau dari ruas jalan di kawasan Kantor Gubernur Pa

Kabut asap yang menyelimut wilayah Manokwari terpantau dari ruas jalan di kawasan Kantor Gubernur Pa

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah kabupaten di Papua Barat  masih saja terjadi. Bahkan, seribu lebih titik api kembali

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer