CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Bupati Mimika Johannes Rettob kembali menekankan beberapa hal penting kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait dinamika kepemerintahan di sepanjang tahun 2025 yang belum tercapai dan terselesaikan.
Hal itu disampaikan saat Johannes memimpin apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (7/12/2025).
Johannes menyebutkan bahwa masih ada banyak hal yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal di tahun 2025.
Hall ini juga dikarenakan banyak kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan fisik yang terlambat dimulai hingga terkesan periode pertama pemerintahan Johannes Rettob - Emanuel Kemong (JOEL) tidak berjalan dengan baik.
Ditambah, gejolak yang juga terjadi di lingkungan beberapa OPD turut menjadi kendala. Selain itu, banyaknya pekerjaan yang terlambat dimulai mengakibatkan realisasi anggaran di lingkungan Pemkab Mimika masih jauh dari target di tahaun ini.
"Tahun ini memang tahun yang paling parah betul, karena kita punya realisasi tidak bagus akhirnya terkesan kinerja saya dengan Pak Wakil tidak baik," kata Johannes.
Ditambah lagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Kabupaten Mimika yang ditetapkan lebih dulu sebelum Johanes dan Emanuel Kemong dilantik membuat keduanya belum dapat menyesuaikan program kerja mereka dengan anggaran yang ada.
Akhirnya, di tahun pertama kepemerintahan JOEL, keduanya fokus pada pembenahan dan reformasi birokrasi. Johannes menyampaikan bahwa hal itu akan menjadi fokus utama untuk saat ini hingga awal tahun 2026.
"Kemarin bapak ibu semua sudah mengikuti evaluasi kinerja, tahun depan sekitar bulan Maret kita akan lakukan lagi provilling bagi ASN yang belum megikuti, selanjutnya P3K, fungsional guru dan terakhir pejabat," kata Johannes di hadapn ribuan ASN.
Kemudian, lanjut dikatakan bahwa pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2025 mendatang akan dilakukan proses evauasi kinerja dan uji kompetensi atau Job Vit.
Johannes bilang, untuk evaluasi kinerja akan menyasar pada pejabat yang telah menjabat selama lima tahun bahkan lebih. Sedangkan uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat yang menjabat 5 tahun ke bawah.
"Kami terus berusaha untuk memperbaiki posisi ini dan proses ini semua mungkin akan selesai dan diharapkan dalam tahun ini dan tahun depan akan mulai dilaksanakan mutasi sesuai dengan kelembagaan," ujarnya.
Johannes pun meminta setiap OPD agar fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hal penggunaan anggaran.
OPD yang kini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar segera diselesaikan untuk ditinjau kembali oleh Inspektorat Kabupaen Mimika dan segera dilakukan evaluasi.