CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Kepolisian Resor Mimika kembali menangkap 2 (dua) orang pria pasca aksi bentrok antara kelompok Newegaleng dan kelompok Dang di Kwamki Narama, Rabu 19 November 2025.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pada bentrok dua kelompok warga ini kembali terjadi mulai Rabu pagi hingga sore hari dan menyebabkan tujuh orang mengalami luka panah.
Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengatakan kedua pria tersebut ditangkap pada pukul 16.50 WIT setelah turun hujan deras dan sempat meredam bentrok tersebut.
“Personel berhasil mengamankan dua orang dari kelompok Newegaleng yang bersembunyi di sebuah bangunan yang juga digunakan sebagai sekretariat IKBJ,” kata Iptu Hempy, saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).
Lebih lanjut, kata Iptu Hempy bahwa keduanya ditangkap beserta barang bukti busur dan anak panah.
Adapun identitas kedua pria yang diamankan yaitu; JN (29) dengan Barang bukti 1 busur, 12 anak panah, dan PN (29) dengan Barang bukti 1 busur, 4 anak panah.
“Keduanya telah diserahkan ke Sat Reskrim Polres Mimika untuk proses hukum lebih lanjut,” ungkap Iptu Hempy.
Iptu Hempy juga mengungkapkan bahwa saat bentrok, petugas juga membantu mengevakuasi barang-barang milik warga dari rumah yang sebelumnya dijarah akibat meluasnya konflik.
Rumah yang menjadi korban penjarahan adalah milik warga berinisial KK (46) dan MD (53).
Sementara itu, akibat bentrok tersebut kata Iptu Hempy Polres Mimika bersama Brimob Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Papua Tengah telah merencanakan penempatan pos pengamanan dan penyekatan di beberapa titik rawan.
Khususnya, di Jalan Yakop, Jalur 1, dan Jalur 2 Kampung Amole. Langkah ini bertujuan mencegah meluasnya konflik serta meminimalkan potensi jatuhnya korban lanjutan.
Kata Iptu Hempy, sampai pukul 18.00 WIT, situasi berangsur aman dan kondusif. Kendati demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan ketat.
“Personel di lapangan tetap bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan lebih lanjut,” tuturnya.
Polres Mimika menghimbau seluruh pihak agar menahan diri, menghindari tindakan provokasi, dan menyerahkan penyelesaian proses hukum kepada pihak kepolisian.