CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Jajaran Forum Kominikasi Pimpinqn Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kini sedang merancang strategi penyelesaian konflik atau bentrok dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama.
Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dimotori oleh Kepolisian Resor (Polres) Mimika di di Mako Polres Mimika, Mile 32, Jalan Agimuga, Distrik Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah, Selasa 18 November 2025.
Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona menyebutkan bahwa Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, yang memimpin langsung jalannya rapat koordinasi itu menyampaika jika upaya penyelesaian dan mencari solusi atau jalan keluar telah dilakukan.
Ia menjelaskan, Kapolres juga menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di Kwamki Narama bukanlah konflik antar suku melainkan konflik antar keluarga yang mana telah mengakibatkan setidaknya lebih dari 40 orang menjadi korban dan satu diantaranya meninggal dunia.
“Kami memerlukan dukungan Pemda (Pemerintah Daerah) Mimika berupa pendirian tiga pos pengamanan semi permanen dalam dua hari ke depan.
Pos ini akan ditempati personel gabungan untuk memonitor pergerakan kelompok dan mencegah eskalasi, serta dalam proses pengaman nantinya agar dapat dibantu oleh Kodim 1710/Mimika dan Satpol PP Kab. Mimika,” ungkapnya mengutip pernyataan Kapolres.
Dalam rapat itu, Kapolres juga meminta dukungan Kejaksaan dan Pengadilan terkait penerapan pasal terhadap pelaku tindak kekerasan.
“Kapolda Papua Tengah merekomendasikan agar proses hukum dilakukan di luar Kota Timika demi menjaga stabilitas keamanan,” ucap Iptu Hempy.
Lanjut dikatakan, Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika Fiser Wiliam Monim, dalam kesempatan itu turut menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum.
Ia menilai pembangunan pos pengamanan sebagai langkah penting untuk mengantisipasi serta meningkatkan keamanan di Kwamki Narama.
"Kemudian Kepala Distrik Kwamki Narama Naftali Edwin Hanuaebu, menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh menjadi lahan perang dari konflik yang berasal dari luar Mimika, serta mendorong perlunya Perda untuk mengatur hal tersebut," ungkapnya.
Selanjutnya, Kasdim 1710/Mimika Mayor Inf Abdul Munir, menyampaikan bahwa konflik di Kwamki Narama harus diselesaikan segera dan harus ditindak tegas.
Ia juga mengatakan bahwa konflik yang terjadi ini adalah syarat akan banyaknya kepentingan yang mana beberapa oknum memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan jangka panjang, salah satunya adalah untuk pemilihan DPRK nanti.
"Ia menegaskan bahwa bantuan dana tidak boleh diberikan kepada kelompok yang menjadikan konflik sebagai kebiasaan. Sementara Kejaksaan, Pengadilan Negeri, DPRK Mimika, dan Danlanal Timika pada prinsipnya sepakat mendukung langkah tegas aparat keamanan dan percepatan penyelesaian konflik, termasuk kemungkinan penanganan perkara di luar Timika," jelas Iptu Hempy.
Iptu Hempy melanjutkan, Asisten II Pemda Mimika Frans Kambu yang juga hadir dalam rapat menegaskan bahwa permintaan pendirian pos pengamanan akan dibahas bersama Badan Kesbangpol untuk percepatan tindak lanjut. (*)