CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika menjadi Mal pertama di Provinsi Papua Tengah yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Rabu (24/9/2025).
Peresmian MPP Kabupaten Mimika dilaksanakan secara daring bersamaan dengan 10 MPP lainnya di seluruh Indonesia.
Pantauan Cenderawasih Pos, Bupati Mimika, Johannes Rettob turut beserta sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri peresmian yang dilakukan secara daring tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Marselino Mameyao dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Slamet Sutejo serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya turut hadir.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Otok Kuswandaru, dalam laporannya menjelaskan bahwa, birokrasi dalam pelayanan harus senantiasa berorientasi kepada hasil bukan sekedar prosedur, berkreasi, responsif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui reformasi dengan konsepnya sederhana namun memiliki tenaga atau powerful yang kuat.
“Mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat MPP, bukan hanya ruang fisik tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang di desain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” ucap Otok.
Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam sambutanya menyebutkan bahwa, dengan diresmikan 11 MPP maka terdapat sebanyak 296 MPP atau 58 persen dari total 58 kabupaten/kota.
Adapun 11 MPP yang diresmikan berada di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kuantan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Mimika.
Dikatakan, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 5 provinsi yang seluruh kabupaten kotanya sudah memiliki MPP yaitu Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Bali dan Daerah Khusus Jakarta.
“Kehadiran MPP ini, pemerintah daerah ingin mewujudkan demokrasi yang lebih baik karena birokrasi yang baik itu bukan hanya sekedar bagus didengar di telinga tetapi menyiapkan lokasi yang baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (*)