CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Posisi jabatan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika untuk sementara ini kosong.
Hal ini dikarenakan jabatan Kadis PUPR Kabupaten Mimika sebelumnya diisi oleh pejabat berinisial DRM.
Namun yang ia kini tengah menjalani masa penahanan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua karena tersandung kasus dugaan praktik korupsi.
Adapun dugaan praktik korupsi yang menyeret DRM hingga berurusan dengan hukum itu adalah proyek pembangunan venue Cabang Olahraga (Cabor) Aeromodeling yakni Aerosport di Jalan Poros Sp5, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 lalu.
Terkait dengan kekosongan sementara ini, Bupati Mimika Johannes Rettob, pun mengungkapkan bahwa dirinya kini sangat teliti dalam menentukan pejabat untuk memimpin Organisai Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kendati demikian, untuk kasus yang tengah menjerat Kepala Dinas PUPR saat ini, kata Johannes tentu akan ada kebijakan yang diambil olehnya.
“Soal itu sudah pasti ada kebijakan, tidak perlu wartawan tahu, nanti sudah oke baru!,” seru Johannes saat ditemui, Senin 16 Juni 2025.
Dikatakan, sampai saat ini proses peradilan yang dijalani oleh pejabat bersangkutan masih berlanjut dan belum ada keputusan yang sah dari Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga belum ada rencana untuk mencari pengganti guna mengisi jabatan Kadis PUPR.
“Itu kan masih evaluasi dia di sana (jadi-red) belum tentu. Besok-besok mungkin dia su keluar lagi,” ucap Johannes.
Johannes melanjutkan, pergantian kepala dinas bisa dilakukan jika sudah ada keputusan hukum yang bersifat tetap di pengadilan.
Sebelumnya, pada Rabu 11 Juni 2025, DRM ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue PON XX 2021 Aeromodeling yakni Aerosport di Jalan Poros Sp5 oleh Kejaksaan Tinggi papua.
DRM ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya yang juga diduga terlibat dalam proyek pembangunan venue modeling tersebut.
Hingga kini, yang bersagkutan masih menjalani masa penahanan di Kejaksaan Tinggi Papua. (*)