Adventorial Advertorial Bansos Derap Nusantara Dinamika Tembagapura Ekonomi Features Hiburan Internasional Kesehatan KPU Papua Pegunungan Kuliner Life Style Lintas Papua Lintas Tabi Menyapa Nusantara Mob Dulu Pace Nasional Opini Otomotif Papua Papua Pegununungan Papua Selatan Papua Sport Papua Tengah Pemilugrafi Pendidikan Persipura Regional Sepakbola Dunia Sepakbola Nasional Top Stories Wisata Zodiak

Dua Dinas Diminta Sinkronkan Data

Administrator • 2020-05-17 15:34:11
Anggota Badan Anggaran DPR Papua, Boy Dawir(Gamel Cepos)
Anggota Badan Anggaran DPR Papua, Boy Dawir(Gamel Cepos)

JAYAPURA –  Terkait masih adanya keluhan dari masyarakat terkait bantuan sosial yang dituangkan di media sosial, salah satu anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir menanggapi bahwa dua dinas di provinsi yakni Disperindag dan Dinas Sosial perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah kota guna mengetahui jumlah masyarakat yang  patut mendapatkan bantuan. Perlu mensinkronkan data agak ketahuan siapa yang belum menerima bantuan dan siapa yang sudah menerima.


Selain itu Boy juga berpendapat agar Pemkot mengupdate data terbaru warganya. “Mari siapkan data yang ril  terkait jumlah jiwa yang ada di Jayapura. Saya pikir Pemkot memiliki perangkat yang jelas dan aktif mulai dari tingkat RT hingga distrik tapi yang diperlukan adalah update terakhirnya sebab setiap tahun pasti berubah, ada yang meninggal, ada yang keluar dari Jayapura dan ada waga baru juga yang datang,” kata Boy, Sabtu (17/5).


Pihaknya juga meminta dua dinas yaitu Disperindag  dan Dinas Sosial Provinsi Papua untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura dan kabupaten lain guna mendapatkan data yang sama serta dibicarakan soal penanganan pemberian sembako dan lainnya agar semua tepat sasaran dan tidak ada rakyat Indonesia di kota kabupaten yang tidak terlayani oleh pemerintah. Semua warga yang tidak mampu wajib mendapatkan sentuhan bantuan pemerintah.


“Jadi dinas perindag dan dinas sosial juga perlu mensikronkan data dengan yang ada di kota, tidak bisa pakai data sendiri –sendiri yang akhirnya ada yang terima dua kali dan ada yang sama sekali belum menerima,” bebernya.   Ini agar diketahui kemampuan pemerintah seperti apa dan bila ada kekurangan bisa saja dari Rp 2 miliar yang dibagikan ke kabupaten dan kota ini ditambah atau ada kebijakan lain. Penting untuk satu komando dan caranya datanya disiapkan.


“Ini masukan untuk wali kota sebab kami di provinsi bingung belum mendapatkan data sehingga kadang tumpang tindih juga. Kami menunggu apa yang disiapkan oleh Pemkot untuk dijadikan pegangan dan harus bekerja bersama agar meminimalisir komplain warga jangan sampai ada yang belum terima sementara bantuan dari sana sini terus mengalir,” pungkasnya. (ade/wen)

Editor : Administrator