CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Aksi pemalangan yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Hamadi menuai sorotan dari DPRK Kota Jayapura, Kamis (16/4/2026).
Anggota Komisi D DPRK Kota Jayapura, Barend Barto Taniauw menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai berdampak langsung pada matinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Barto sapaan akrab politisi PKB itu menegaskan bahwa setiap aspirasi atau keberatan terhadap kebijakan pimpinan seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tepat, tanpa harus mengorbankan kepentingan publik.
“Kalau ada aspirasi atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pimpinan, seharusnya disampaikan dan diselesaikan dengan baik. Jangan sampai pelayanan kesehatan kepada masyarakat justru terhambat,” ujarnya kepada Ceposonline.com, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, apapun alasan dibalik aksi pemalangan tersebut, tindakan yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tidak dapat dibenarkan.
Ia menilai langkah tersebut justru merugikan warga yang membutuhkan pelayanan medis, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
Dari informasi yang beredar di lapangan, aksi pemalangan itu dipicu penolakan terhadap penyerahan Surat Keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Hamadi oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, kepada dr. Marlinda Waromi.
Dalam spanduk yang terpasang di depan pintu puskesmas, mereka tidak menerima Plt karena jabatan politik.
Menanggapi hal itu, Barto menegaskan bahwa keputusan kepala daerah tentunya telah melalui pertimbangan yang matang.
Ia meminta semua pihak untuk menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam penataan organisasi dan jabatan.
