DAK Keerom Minta Ada Kolaborasi dan Perubahan di MRP yang Baru, Ini Alasannya
CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Dewan Adat Keerom (DAK) melalui Wakil Ketua 1 DAK, Laurens Borotian memberikan apresiasi atas terpilihnya Nerlimce Wamuat Rollo sebagai pimpinan MRP periode 2024-2029.
Menurut Laurens, terlepas dari proses pemilihan ketua MRP yang dinilai kurang demokratis, diharapkan dalam kepengurusan yang baru ini perlu ada penyegaran dalam hal ini ada kolaborasi antara anggota yang lama dan anggota baru priode 2024-2029.
"Dengan kepemimpinan ibu Nerlince Wamuar Rollo ini diharapkan perlu ada perubahan dalam MRP itu sendiri, dan saya berharap juga tidak perlu memandang ada perbedaan baik itu kelompok tertentu maupun kepentingan-kepentingan yang lainnya yang dapat merusak reputasi maupun fungsi MRP itu sendiri," ujar Laurens ke Ceposonline.com, Senin (29/01/2024).
Laurens mengakui bahwa dalam periode MRP sebelumnya, khususnya Pokja Perempuan tidak ada bukti kerja atau sentuhan kepada masyarakat asli Papua khususnya kaum perempuan.
"Diharapkan rekam jejak seperti ini tidak boleh ada lagi dalam periode kali ini, karena masyarakat khususnya OAP sangat berharap sentuhan langsung dari MRP," tegasnya.
"Potensi anggota MRP yang baru perlu diakomodir, baik di Pokja agama, adat maupun Pokja perempuan. Kami akan memantau, jika dalam kesempatan pertama ini tidak ada perubahan maka Dewan Adat Keerom yang pertama melakukan protes," lanjutnya.
Laurens menegaskan, lembaga MRP berdiri untuk kepentingan masyarakat asli Papua melalui Pokja adat, agama dan perempuan. Untuk itu, diharapkan hindari kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan yang lainnya dan tidak perlu masuk didalam yang bisa merusak fungsi utama MRP itu sendiri.
"Lembaga ini (MRP, Red) hadir untuk kepentingan masyarakat atau masyarakat asli Papua secara keseluruhan, bukan saja kepentingan perorangan atau kelompok saja," ujarnya.
Kepada anggota MRP baik yang baru maupun yang lama, diharapkan untuk hadirkan perubahan dan semangat yang baru dalam melayani kepentingan masyarakat adat, serta kurangi wacana-wacana yang tidak ada realisasinya. Namun turun langsung ke masyarakat dan melihat apa persoalan yang di sana.
"Kami DAK Keerom tidak pernah bicara soal ini dan baru kali ini. Dan yang kami sampaikan ini murni suara masyarakat adat Keerom, karena kami belum pernah merasakan sentuhan otonomi khusus atau MRP itu seperti apa. Untuk itu diharapkan periode yang baru ini bisa membawa perubahan," tutupnya.(*)
