Kepala Daerah se-Tanah Papua Sepakati Komitmen Penguatan Implementasi Otsus
CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Forum ini berlangsung pada 11-12 Mei di Mimika, Papua Tengah. Enam Gubernur atau Wakil Gubernur serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota menyepakati komitmen bersama untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat terkait konsistensi pelaksanaan Otsus.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya ketersediaan anggaran (fiskal) yang memadai untuk mendukung percepatan pembangunan dan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, upaya menghubungkan wilayah terisolasi melalui jaringan transportasi darat, air, dan udara akan sulit tercapai jika anggaran terus dikoreksi.
"Kita bicara percepatan, namun dengan kondisi keuangan akhir-akhir ini, hal itu tidak mungkin terjadi jika anggaran tidak mencukupi. Di Keerom, kami memberikan insentif kepada tokoh adat sebagai bentuk dukungan pembangunan, namun keterbatasan anggaran membuat pemberian tersebut menjadi terbatas," ujar Gusbager, Senin (11/5/2026).
Bupati dua periode itu juga menyoroti perlunya tinjauan terhadap petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana Otsus agar lebih fleksibel. Ia menilai, seringkali terdapat perbedaan antara arahan Pemerintah Pusat dengan fakta kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Kepala daerah harus diberikan ruang untuk mengambil kebijakan. Sebagai contoh, urusan sosial seperti santunan peti mayat atau uang duka bagi warga yang meninggal tidak diakomodasi dalam aturan dana Otsus saat ini," jelasnya.
Terkait tata kelola, Gusbager meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemimpin daerah di Papua. Ia berharap tidak ada generalisasi negatif terhadap kinerja kepala daerah.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar penentuan angka transfer anggaran untuk Papua memiliki payung hukum yang tegas dan tercantum langsung dalam APBN setiap tahunnya.
Dalam forum tersebut, para pemimpin daerah juga membahas isu divestasi pendapatan Freeport dan mempertegas semangat persatuan meski Papua telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi.
“Papua tetap satu. Apa yang dirasakan masyarakat Mimika juga dirasakan oleh masyarakat Jayapura dan Keerom. Begitu juga saudara kita di Papua Barat juga merasakan apa yang kita rasakan,” tegas Gusbager.
