Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Jayawijaya Akui Putusan PK Sengketa Lahan Belum Dieksekusi Dan Tunggu Hasil Gugatan Baru

D
Penulis: Deni Tonjau❯
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono, Insert, aktivitas Pengisian BBM di APMS Putra Baliem Mandiri Rabu (17/ 11/2026). (CEPOSONLINE.COM/DENI)
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono, Insert, aktivitas Pengisian BBM di APMS Putra Baliem Mandiri Rabu (17/ 11/2026). (CEPOSONLINE.COM/DENI)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Status hukum lahan yang menjadi objek sengketa Pemkab Jayawijaya dan PT. Putra Baliem Mandiri belum sepenuhnya tuntas karena putusan peninjauan kembali (PK) telah terbit pada 7 Mei 2024 kejari Jayawijaya mengklaim putusan tersebut belum dieksekusi namun menunggu hasil gugatan baru. Rabu (18/11/2026)

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono mengatakan, dalam perkara tersebut kejaksaan bertindak sebagai kuasa substitusi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejak 2024. Kejaksaan mendampingi pemerintah daerah dalam proses hukum terkait sengketa lahan APMS Putra Baliem Mandiri tersebut.

“Gugatan pada tingkat peninjauan kembali telah ditolak. Dengan demikian, putusan PK telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun, pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut belum dilakukan, kita tunggu hasil gugatan baru ,” ungkapnya di Wamena. 

Advertisement

Hanya terkait putusan ini belum ada eksekusi atau lain sebagainya yang dilakukan, namun perkara ini kembali muncul gugatan baru yang diajukan pihak atas nama Magira. Gugatan tersebut berkaitan dengan objek lahan yang sama dan saat ini masih berproses di PN dan PTUN Jayapura.

“Proses persidangan gugatan baru tersebut telah memasuki tahap duplik. Karena perkara perdata itu masih berjalan, kami belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai status objek tanah yang disengketakan.”Kata Ahmad Latupono

Saat ini, Kejari Jayawijaya selaku Jaksa Pengacara Negara masih menunggu sampai putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap, apabila  amar putusannya sudah jelas, berarti tinggal pengadilan melakukan eksekusi.

Advertisement

Secara terpisah Kuasa Hukum  PT Putra Baliem Mandiri Chairul Siregar mengklaim jika hasil putusan PK PK  Nomor 1031 PK/PDT/2024 tertanggal 30 September 2024, itu menerangkan menolak gugatan dan dikembalikan sebelumnya, bukan mengadili, sehingga dalam perkara ini sebenarnya belum ada yang menang.

“Jadi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung itu tidak memenangkan kedua belah pihak baik, Penggugat dan tergugat serta hak lahan dikembalikan  ke masyarakat pemilik hak ulayat sehingga perlu di jelaskan agar masalah ini tak berlarut-larut,” tutupnya (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan melalui Dinas Sosial memastikan jika beras bantuan sebanyak 141.945 Ton dari pemerintah pusat telah disa

Pemkab Lanny Jaya Terima 42 Ton Beras dari Pemprov Papua Pegunungan untuk Korban Kekeringan

Pemkab Lanny Jaya Terima 42 Ton Beras dari Pemprov Papua Pegunungan untuk Korban Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menerima bantuan beras sebanyak 42 ton dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membantu masyarakat

Dipantau Drone, Anak SD Korban Penembakan Nduga Mengaku Ditembak TNI dari Belakang

Dipantau Drone, Anak SD Korban Penembakan Nduga Mengaku Ditembak TNI dari Belakang

Kambara Kerebea (18), korban selamat dalam peristiwa penembakan di Kampung Yosema, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer