Asap Karhutla Ganggu Aktivitas, FOPERA Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Krisis Kesehatan

Norma Fauzia Muhammad • Dipublikasikan Rabu, 7 Oktober 2026 | 11:25 WIB
Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie.

(CEPOSONLINE.com/Fauzia)
Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie. (CEPOSONLINE.com/Fauzia)

CEPOSONLINE.COM, SORONG – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya menyoroti Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang menyelimuti sejumlah wilayah Papua Barat Daya mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi udara yang memburuk juga berdampak pada jarak pandang, aktivitas penerbangan, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan warga.

Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie, mengatakan kabut asap tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa karena dampaknya mulai menyentuh keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Kabut asap ini ancaman nyata bagi kesehatan warga, dan kelancaran kegiatan,” katanya, Rabu (7/10).

Yanto mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. 

“Fasilitas rumah sakit kita terbatas, daya tampung sedikit. Jika dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab saat warga jatuh sakit berbondong-bondong?” ujarnya.

Ia menilai penanganan kabut asap tidak cukup jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah karena titik api dan sebaran asap membutuhkan penanganan secara cepat dan terpadu.

“Penanganan di tingkat daerah saja sudah tidak memadai. Titik api terus menyebar, asap tak kunjung hilang, sementara sumber daya yang tersedia belum mampu menekan laju kebakaran,” katanya.

Yanto mendesak Satgas Karhutla bersama pemerintah provinsi, bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan penyebaran kebakaran. 

“Jangan menunggu keadaan memburuk lebih parah. Setiap titik api harus segera dipadamkan sebelum meluas dan dampaknya semakin besar,” kata Yanto Ijie.

Pria murah senyum ini juga meminta pemerintah pusat turun tangan apabila kapasitas daerah tidak mampu menangani kondisi tersebut, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

 “Kami meminta agar kabut asap ini segera ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga intervensi lintas kementerian dan lembaga dapat dilakukan secara menyeluruh, cepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Yanto Ijie menegaskan penguatan layanan kesehatan harus menjadi perhatian utama, terutama untuk mengantisipasi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

“Layanan kesehatan harus diperkuat, terutama untuk pencegahan dan penanganan ISPA, karena fasilitas yang ada belum tentu mampu menghadapi lonjakan pasien,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah harus segera bertindak karena kabut asap merupakan persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat. 

“El Nino memang datang sebagai fenomena alam, tetapi kelalaian dalam menjaga hutan, lambatnya penindakan, dan lemahnya pengawasan adalah kesalahan manusia,” pungkasnya.

Editor : Lucky Ireeuw
sorong Ceposonline.com karhutla