
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Seruan evaluasi mendalam mengenai efektivitas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali disuarakan elemen masyarakat adat di Mimika.
Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku, menilai bahwa pelaksanaan Otsus selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat Papua.
Sebagai sebuah kebijakan khusus, Otsus seharusnya menjadi jalan strategis bagi orang asli Papua (OAP) untuk memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan, menduduki jabatan strategis, serta meningkatkan taraf kesejahteraan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).
Namun, dalam praktiknya, Marianus menyoroti bahwa keterlibatan OAP dalam struktur pemerintahan, khususnya di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD), dinilai masih belum maksimal.
“Kami punya kerinduan agar melalui Otonomi Khusus, orang Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri," kata Marianus, Sabtu, 21 November 2026.
Kita memiliki SDM yang mampu, tetapi kenyataannya sumber daya manusia di kantor-kantor badan dan dinas masih didominasi orang dari luar Papua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Marianus menegaskan bahwa semangat utama pemberian Otsus bukan sekadar memberikan kewenangan administratif kepada pemerintah daerah semata.
Kebijakan ini harus memastikan bahwa masyarakat Papua benar-benar menjadi bagian utama dalam proses pembangunan serta pengambilan kebijakan di tanah kelahirannya sendiri.
Selain masalah penyerapan SDM lokal di birokrasi, ia juga menyoroti transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana Otsus yang dinilai perlu diawasi secara serius.
Ia mempertanyakan sejauh mana alokasi anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat adat, termasuk keberadaan lembaga-lembaga adat yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Papua.



