Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

11.000 Hektare di Sorong Akan Ditanami Sawit, Pemkab Sorong: Masyarakat Setuju, Silakan

N
Kuasa Direksi PT PAM, Tengku Muhammad Aka (tengah) bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Nimbrot Sesa dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu ketika melakukan konferensi pers Jumat (20/11/2026). (CEPOSONLINE.COM/FAUZIA)
Kuasa Direksi PT PAM, Tengku Muhammad Aka (tengah) bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Nimbrot Sesa dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu ketika melakukan konferensi pers Jumat (20/11/2026). (CEPOSONLINE.COM/FAUZIA)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, SORONG – PT Papua Agri Mandiri (PAM) berencana membuka perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Namun, perusahaan belum dapat beroperasi karena persetujuan lingkungan belum terbit dan baru sebagian lahan yang disetujui masyarakat.

Izin lokasi yang diperoleh PT PAM mencakup sekitar 26.000 hektare, tersebar di Distrik Klamono, Segun, Seget, dan Malabotom. Dari luasan itu, sekitar 11.000 hektare telah diserahkan marga-marga pemilik ulayat dan memiliki kerja sama dengan perusahaan. Sisanya, sekitar 15.000 hektare, masih dalam proses.

Kuasa Direksi PT PAM, Tengku Muhammad Aka, menegaskan perusahaannya patuh pada hukum dan datang berinvestasi secara damai. Ia berjanji tidak akan membuka lahan maupun menjalankan operasional sebelum lahan diserahkan masyarakat atau ada kerja sama, serta sebelum izin resmi pemerintah diperoleh.

Advertisement

"Komitmen itu sudah kami berikan, ditandatangani di atas meterai, dan sudah kami notariskan. Seluruhnya bisa dicek di dokumen AMDAL," katanya, Jumat (20/11/2026).

 Ia mengatakan, perusahaan akan mengutamakan masyarakat lokal dan siap diawasi instansi terkait.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Nimbrot Sesa, mengatakan bahwa proses perizinan telah berjalan lebih dari dua tahun, namun perusahaan belum melakukan kegiatan apa pun. Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru dilaksanakan, dan perbedaan sikap masyarakat, setuju maupun menolak, akan dimuat di dalamnya.

Advertisement

"Kalau masyarakat setuju, silakan. Tapi kalau tidak setuju, perusahaan tidak akan masuk," kata Nimbrot. 

Sekda menegaskan proses AMDAL bukan akhir dari keputusan, karena masih ada tahapan perizinan berikutnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, mendukung investasi selama memberi manfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, serta siap memberi teguran hingga mencabut izin jika perusahaan melanggar komitmen.

Ia juga mengingatkan kewajiban perusahaan sawit membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas lahan, yang hasilnya harus dinikmati pemilik lahan.

Advertisement
Editor : Weny Firmansyah

Artikel Terkait

Pemain Papua Minim di Timnas, PSSI Diminta Evaluasi Pembinaan Sepak Bola 

Pemain Papua Minim di Timnas, PSSI Diminta Evaluasi Pembinaan Sepak Bola 

Dominasi pemain naturalisasi di Tim Nasional (Timnas) Indonesia menjadi perhatian penggiat sepak bola di Sorong Raya. Kebijakan tersebut din

Ungkap Kasus 17 Kasus Curanmor, Polda Papua Barat Daya Amankan 34 Motor 

Ungkap Kasus 17 Kasus Curanmor, Polda Papua Barat Daya Amankan 34 Motor 

Polda Papua Barat Daya berhasil mengungkap 17 kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selama pelaksanaan Operasi Pekat II, III Dofior

Operasi Zebra Dofior 2026, Polda PBD Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara

Operasi Zebra Dofior 2026, Polda PBD Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Berkendara

Polda Papua Barat Daya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Dofior 2026 di Lapangan Apel Mapolda Papua Barat Daya, Senin (16/11/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer