CEPOSONLINE.COM, BIAK – Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak Numfor terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan dan kapal-kapal perikanan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta evaluasi pelayanan secara berkala guna menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor PSDKP Biak Numfor, Mochamad Erwin, seusai kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait pengawasan perikanan, pelaku usaha perikanan, komunitas pecinta lingkungan, serta pejabat terkait lainnya.
Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, masukan, dan evaluasi dari para pengguna layanan, khususnya pelaku usaha perikanan.
Mochamad Erwin mengatakan, peningkatan pelayanan tidak dapat dilakukan oleh PSDKP sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, informasi cuaca, dan pengelolaan lingkungan.
"Kami banyak berkoordinasi dengan BMKG dan Basarnas karena ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan kondisi cuaca. Prinsipnya, kami terus membangun kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Selain aspek keselamatan pelayaran, PSDKP Biak Numfor juga memberikan perhatian terhadap persoalan pengelolaan sampah di atas kapal perikanan.
Menurut Erwin, pihaknya berencana memperkuat kerja sama dengan komunitas lingkungan untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.
Bahkan, ke depan pihaknya berharap dapat memberikan penghargaan atau reward kepada kapal-kapal perikanan yang dinilai berhasil menerapkan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
"Kami berharap tahun depan ada penilaian terhadap kapal-kapal perikanan yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik di atas kapal, sehingga nantinya dapat diberikan penghargaan," jelasnya.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian penting dalam m kualitas pelayanan pemerintah.
Melalui forum tersebut, pihaknya dapat mengetahui secara langsung berbagai kekurangan pelayanan yang masih dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha perikanan.
"Prinsipnya, kami ingin selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui FKP ini, kami ingin mendengar langsung dari para pelaku usaha perikanan mengenai hal-hal yang belum baik dari pelayanan kami, sehingga dapat segera diperbaiki," katanya.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan dan kesepakatan dalam forum tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut sekaligus evaluasi pelayanan. PSDKP juga melakukan pemantauan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dievaluasi setiap triwulan.
Menurutnya, apabila terdapat indikator pelayanan yang mengalami penurunan nilai kepuasan, pihaknya akan melakukan perbaikan agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan semakin meningkat.
"Setiap triwulan ada penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Kalau ada nilai yang turun, berarti itu yang harus kami perbaiki. Jadi, evaluasi pelayanan tidak hanya dilakukan melalui forum ini," tegasnya.
Erwin berharap, melalui Forum Konsultasi Publik, terbangun keselarasan antara PSDKP sebagai penyedia layanan pemerintah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan sebagai penerima layanan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat, PSDKP Biak Numfor berkomitmen menghadirkan pelayanan perikanan yang semakin responsif, aman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)