CEPOSONLINE.COM, BIAK — Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, memberikan arahan tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia meminta TAPD bekerja secara lebih profesional dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah kebijakan refocusing anggaran tahun 2025.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya TAPD sebagai mitra strategis pimpinan daerah dalam memberikan pertimbangan dan solusi berbasis kondisi riil keuangan daerah.
“TAPD wajib memberikan pertimbangan kepada bupati dan wakil bupati. Jangan hanya menyusun program berdasarkan keinginan OPD atau pimpinan daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran,” tegasnya.
Markus mengungkapkan bahwa dari total APBD Kabupaten Biak Numfor yang secara nominal mencapai Rp 1,5 triliun, realisasi dana yang benar-benar tersedia hanya sekitar Rp1,3 triliun.
“Itu angka simulasi, bukan uang riil. Dan hari ini kita harus melakukan refocusing sebesar Rp111 miliar,” ungkapnya.
Sebagai mantan ASN, Markus juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan pegawai, namun tetap bijak dalam menyikapi kondisi fiskal saat ini.
“Hak-hak ASN tetap kita lindungi, tapi kita juga harus realistis. Dengan kondisi keuangan yang ada, kita harus bertahan, menjalankan pemerintahan dengan baik, dan tetap memberikan proteksi terhadap hak-hak pegawai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar setiap program pembangunan yang diusulkan dari bawah melalui mekanisme perencanaan harus diseleksi secara bijak.
Ia meminta agar proses perencanaan anggaran tidak dibalik — dimulai dari keinginan program tanpa menghitung kapasitas fiskal terlebih dahulu.
“Kalau kita kedepankan keinginan semua pihak, maka yang terjadi adalah kita memaksakan pendapatan yang tidak riil. Akhirnya kita hanya menyusun angka simulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menutup arahannya, Markus mengkritisi kebiasaan membanggakan kenaikan nominal APBD tanpa melihat realitas keuangan.
“Kita bangga APBD naik dari 1,2 ke 1,3 bahkan ke 1,5, tapi kalau itu hanya demi gengsi agar tidak kalah dari daerah otonomi baru, maka kita sedang menipu diri sendiri,” katanya dengan tegas.
Bupati juga membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait transparansi dan realisme dalam pengelolaan anggaran daerah, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan. (*)
Editor : Gratianus Silas