CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Publik diminta mewaspadai potensi pemanfaatan film Pesta Babi sebagai alat internasionalisasi isu Papua yang dapat mengarah pada agenda disintegrasi NKRI.
Kewaspadaan itu diingatkan oleh pengamat politik Rico Marbun. Menurut dia, sejarah lepasnya Timor Timur menjadi Timor-Leste menunjukkan pola yang berlangsung melalui tiga tahap. Yaitu, pemilihan momentum dan isu keluhan, internasionalisasi isu, serta intervensi asing.
"Tragedi Santa Cruz tahun 1991 dijadikan momentum untuk membawa isu Timor Timur ke panggung internasional. Setelah itu muncul berbagai jaringan advokasi yang mendorong tekanan internasional terhadap Indonesia hingga akhirnya membuka jalan menuju referendum," kata Rico pada Rabu (17/6/2026).
Dilansir dari Jawa Pos.com, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) itu menilai terdapat kemiripan pola dalam kasus Papua. Film Pesta Babi pertama kali ditayangkan di Auckland, Selandia Baru, pada Maret 2026. Dan, difasilitasi oleh kelompok yang selama ini mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua.
"Saya tidak mempersoalkan film sebagai media kritik terhadap kebijakan negara. Yang perlu dicermati adalah penggunaan diksi, seperti istilah “kolonialisme” yang berpotensi dijadikan sebagai instrumen internasionalisasi isu Papua, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Timor Timur," ujarnya.
Rico meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang berpotensi mengubah persoalan domestik menjadi tekanan politik internasional yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
"Pelajaran dari Timor Timur jangan sampai terulang. Kita harus menjaga ruang demokrasi sekaligus tetap waspada terhadap narasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong disintegrasi bangsa," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan cerita dalam film Pesta Babi tidak sepenuhnya benar. Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai langkah untuk menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP). PSN itu menghadirkan lapangan kerja dengan jumlah yang besar. Manfaat lainnya, lahan yang akan diubah menjadi sawah bisa menunjang ketahanan pangan nasional.
"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo, Rabu (10/6/2026).
Dia menilai sebuah kewajaran jika ada perdebatan politik terkait PSN itu. Namun, persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia meyakini PSN bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur, melainkan upaya meningkatkan peluang ekonomi baru. Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 15 ribu pekerja pada tahun 2027.
Dia menilai sebuah kewajaran jika ada perdebatan politik terkait PSN itu. Namun, persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia meyakini PSN bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur, melainkan upaya meningkatkan peluang ekonomi baru. Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 15 ribu pekerja pada tahun 2027.
Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Salah satu langkahnya yakni meminta kepada perusahaan memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.
"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," jelas Apolo. (*)
Editor : Weny Firmansyah