CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.
Proses penyusunan tersebut diawali dengan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Papua Tengah yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rabu (26/8/2026) di Guest House Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan ini menjadi ruang bagi jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah, tim UGM serta para pemangku kepentingan untuk membangun kesepahaman, menghimpun masukan dan menyatukan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs.
“Kehadiran kita di sini adalah tanda komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Victor.
Menurutnya, TPB atau SDGs merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Papua Tengah, agenda SDGs dinilai memiliki nilai strategis. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antarwilayah, akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas hingga pengelolaan lingkungan hidup.
Karena itu, Victor menegaskan penyusunan RAD TPB/SDGs harus mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Dokumen yang kita susun harus bersifat konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan ini hanya menjadi dokumen administratif. Saya ingin agar dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” tegasnya.
Victor juga meminta seluruh peserta konsultasi publik memberikan saran, data, informasi dan rekomendasi yang konstruktif. Setiap target dan indikator yang dituangkan dalam RAD TPB/SDGs harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan daerah.
Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh komponen masyarakat.
“Karena itu, saya mengajak kita semua untuk membangun semangat kolaborasi dan gotong royong. Kita satukan data, program, sumber daya dan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah,” ujarnya.
Selain kolaborasi, Victor menilai keterpaduan antara RAD TPB/SDGs dengan perencanaan pembangunan daerah juga menjadi hal penting. Target SDGs harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah dan diterjemahkan ke dalam program serta kegiatan yang memiliki indikator, target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab dan dukungan pembiayaan yang jelas.
“Dengan demikian, target Sustainable Development Goals dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator, target, lokasi, perangkat daerah, penanggung jawab serta dukungan pembiayaan yang jelas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketersediaan dan kualitas data. Menurut Victor, data yang akurat dan terpercaya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, menetapkan target, melakukan pemantauan serta mengukur keberhasilan pembangunan.
“Dengan data yang baik, kita dapat mengetahui apa yang sudah dicapai, apa yang masih menjadi kendala dan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya,” tuturnya.
Victor berharap konsultasi publik pertama tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan RAD TPB/SDGs Papua Tengah Tahun 2025–2029. Ia meminta seluruh peserta mengikuti proses tersebut dengan sungguh-sungguh dan menjadikan forum konsultasi publik sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan terbaik bagi masa depan Papua Tengah.
“Saya berharap dari hasil konsultasi publik ini dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua Tengah, sehingga dokumen yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, prioritas pembangunan dan arah pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw