Pemprov Papua Tengah Libatkan UGM dalam Penyusunan RAD TPB/SDGs 2025–2029

CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.

Proses penyusunan tersebut diawali dengan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Papua Tengah yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rabu (26/8/2026) di Guest House Nabire, Provinsi Papua Tengah. 

Kegiatan ini menjadi ruang bagi jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah, tim UGM serta para pemangku kepentingan untuk membangun kesepahaman, menghimpun masukan dan menyatukan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs.

“Kehadiran kita di sini adalah tanda komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Victor.

Menurutnya, TPB atau SDGs merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Papua Tengah, agenda SDGs dinilai memiliki nilai strategis. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antarwilayah, akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Karena itu, Victor menegaskan penyusunan RAD TPB/SDGs harus mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat.

“Dokumen yang kita susun harus bersifat konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan ini hanya menjadi dokumen administratif. Saya ingin agar dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” tegasnya.

Victor juga meminta seluruh peserta konsultasi publik memberikan saran, data, informasi dan rekomendasi yang konstruktif. Setiap target dan indikator yang dituangkan dalam RAD TPB/SDGs harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan daerah.