CEPOSONLINE.COM,NABIRE-Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) memadati halaman Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/2026) sekira pukul 11:30 WIT.
Dengan membawa spanduk dan poster, massa dari berbagai titik di Nabire mulai memenuhi halaman Kantor DPR Papua Tengah lalu mereka secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi harapan agar konflik yang masih terjadi di Kabupaten Intan Jaya segera mendapat perhatian dan penyelesaian dari pemerintah.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, Koordinator Lapangan (Koorlap) Umum GPMI-I, Feri Japugau kemudian membacakan pernyataan sikap.
Pernyataan itu menjadi inti dari aksi damai yang digelar mahasiswa, berisi gambaran mengenai kondisi yang mereka nilai masih dialami masyarakat Intan Jaya serta langkah-langkah yang mereka harapkan dapat segera dilakukan pemerintah.
Menurut Feri, konflik yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir tidak hanya menyisakan persoalan keamanan. Lebih dari itu, masyarakat sipil disebut menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Dalam pernyataan sikapnya, GPMI-I menilai situasi tersebut telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Banyak warga, menurut mereka, hidup dalam rasa takut, sebagian harus meninggalkan kampung halaman untuk mengungsi, kehilangan mata pencaharian, hingga mengalami kesulitan mengakses kebutuhan dasar.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi pendidikan di Intan Jaya. Mereka menyebut proses belajar mengajar di sejumlah sekolah tidak lagi berjalan normal akibat situasi keamanan. Dampaknya, banyak anak kehilangan kesempatan belajar sebagaimana mestinya.
Hal serupa, lanjut mereka, juga dirasakan di sektor kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan disebut semakin terbatas karena kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif.
Di sisi lain, pembangunan dan pelayanan pemerintahan dinilai ikut terhambat akibat konflik yang berkepanjangan.
Bagi GPMI-I, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan. Mereka berpandangan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Atas dasar itulah, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pertama, mereka mendesak pembentukan tim investigasi untuk mengusut sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kabupaten Intan Jaya, termasuk kasus penembakan seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta sejumlah peristiwa lain yang mereka anggap perlu mendapat perhatian serius.
Kedua, mereka meminta DPR Papua Tengah bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Intan Jaya agar dapat berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan RI.
Menurut mereka, dialog menjadi salah satu jalan yang perlu ditempuh untuk mencari penyelesaian konflik secara damai.
Aspirasi yang disampaikan mahasiswa mendapat tanggapan langsung dari Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai.
Di hadapan massa aksi, John memastikan DPR Papua Tengah akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui forum hearing dialog yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.
“Hasil dari koordinasi kami dengan gubernur, setelah kami terima, minggu depan kita hearing dialog. Kita akan mengundang bupati, pihak keamanan, dan adik-adik mahasiswa juga hadir. Kita duduk bersama untuk merumuskan apa yang menjadi tuntutan bersama terkait kondisi keamanan di Papua Tengah,” kata John.
John mengatakan, DPR Papua Tengah ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada aksi unjuk rasa, tetapi benar-benar menjadi bahan pembahasan bersama sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat.
Ia juga mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak konflik.
“Rakyat masih mengungsi, masih menangis. Karena itu bantu kami. Minggu depan kami akan mengadakan rapat dan saya akan bertanggung jawab”
“Mari kita saling percaya. Setelah dialog, hasilnya akan kami laporkan kepada gubernur, kemudian gubernur akan berkoordinasi dengan para bupati agar kita bersama-sama membawa persoalan ini kepemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa