CEPOSONLINE.COM, NABIRE – DPR Papua Tengah menyayangkan terhambatnya akses menuju Kapiraya akibat jalur laut yang dihadang serta jalur udara yang tertutup. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya penyelesaian persoalan batas adat antara suku Kamoro dan suku Mee di Kapiraya.
Anggota DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Deiyai, Donatus Mote, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah membentuk tim harmonisasi untuk menangani persoalan tersebut. Gubernur Papua Tengah juga telah menginstruksikan tiga kabupaten, yakni Mimika, Dogiyai, dan Deiyai, untuk membentuk tim harmonisasi di tingkat kabupaten.
“Pada 25 Februari kami menggelar pertemuan di Hotel Grand Timika bersama Bupati Mimika, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, DPR dari tiga kabupaten, DPR Provinsi Papua Tengah, serta MRP. Kami sepakat tim yang sudah dibentuk harus segera turun ke Kapiraya,” ujar Donatus kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu, (4/3/2026).
Ia menjelaskan, tim harmonisasi memiliki tiga tugas utama. Pertama, memastikan batas adat dengan menghadirkan kepala suku serta masyarakat Kamoro dan Mee yang benar-benar berdomisili di wilayah perbatasan. Kedua, menentukan titik koordinat batas adat. Ketiga, melaporkan hasilnya kepada tim provinsi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri guna penetapan batas administrasi pemerintahan.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut terkendala akses transportasi. Selama empat hari, tim tertahan di Timika karena tidak ada pesawat, baik helikopter maupun pesawat kecil, yang berani terbang ke Kapiraya.
“Kendala utama adalah transportasi udara. Armada yang ada tidak berani terbang ke Kapiraya. Hanya satu kali helikopter yang berhasil terbang, itu membawa Bupati Mimika bersama pihak Polda dan beberapa perwakilan provinsi,” jelas Mote.
Upaya melalui jalur laut juga tidak berjalan lancar. Tim harmonisasi dari Dogiyai dan Deiyai yang berangkat dari Pelabuhan Poumako menuju Kapiraya dengan membawa bahan makanan untuk masyarakat setempat dihadang di tengah perjalanan.
“Yang berangkat itu bukan hanya tim harmonisasi, tetapi juga kepala suku dari suku Mee dan suku Kamoro. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama agar penentuan batas adat dilakukan secara terbuka dan melibatkan para kepala suku,” tegasnya.
Menurut Donatus, penghadangan tersebut sangat disayangkan karena tujuan utama tim adalah mencari solusi dan memastikan batas adat secara damai.
“Kalau tim yang mau mencari solusi justru dihadang, maka penyelesaian akan semakin tersendat. Kami berharap tidak ada pihak yang menghambat proses ini,” Ujar Mote.
Ia juga meminta masyarakat suku Mee dan suku Kamoro untuk membuka akses seluas-luasnya agar tim harmonisasi dapat segera turun ke Kapiraya guna memperjelas batas wilayah adat kedua suku tersebut.
“Kami minta kepada masyarakat suku Mee dan suku Kamoro agar membuka akses, baik jalur laut maupun udara, supaya tim bisa segera turun dan memperjelas batas wilayah adat. Tujuan kita satu, agar kedua suku bisa kembali hidup damai dan aman seperti dulu,” tegas DPR Papua Tengah jalur otsus ini.
Donatus menambahkan, seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait telah bersepakat agar proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dan damai. Ia berharap tidak ada pihak yang memperkeruh situasi atau sengaja menghambat proses perdamaian.
“Ini kesepakatan bersama. Mari kita duduk bersama dan selesaikan secara adat dengan baik. Kalau batas sudah jelas, maka keamanan dan ketertiban masyarakat di Kapiraya akan terjamin,” pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw