CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa merangkul para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua dalam dialog bersama untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di Papua Tengah.
Dialog tersebut berlangsung dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan di Ballroom, Senin (14/9/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah dan gereja untuk bersama-sama membicarakan tantangan pembangunan, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan pertemuan sengaja dikemas secara santai agar komunikasi antara pemerintah dan pimpinan gereja dapat berlangsung lebih terbuka.
“Gubernur sengaja undang dalam suasana santai berdialog sambil minum kopi karena menurut Pak Gubernur, membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” ujar Emanuel.
Dalam dialog tersebut, para pimpinan lembaga gereja menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di tengah masyarakat, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan.
Persoalan konflik dan pengungsian, akses pendidikan dan kesehatan, serta tapal batas adat turut menjadi perhatian. Berbagai persoalan tersebut dinilai masih menjadi faktor yang menghambat proses pembangunan di Papua Tengah.
“Ada masalah sosial, ada masalah pendidikan, konflik dan pengungsian, ada masalah kesehatan, ada masalah tapal batas adat. Semua itu telah menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di semua sektor. Para pimpinan gereja berharap perlu adanya solusi yang terbaik untuk menangani semua persoalan,” kata Emanuel.
Di tengah berbagai masukan tersebut, Gubernur Meki Nawipa menegaskan pentingnya gereja sebagai kekuatan moral dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegas Gubernur.
Emanuel menjelaskan, pernyataan tersebut bukan dimaknai sebagai kekuasaan gereja terhadap pemerintah, melainkan penegasan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan menegur pemerintah ketika kebijakan atau kekuasaan mulai menyimpang dari prinsip keadilan, HAM dan martabat manusia.
“Dalam hal ini memang gereja harus ‘di atas’ dalam hal moral dan kebenaran. Pemerintah wajib dengar,” jelasnya.
Menurut Emanuel, Gubernur juga tidak ingin dialog tersebut hanya menjadi ruang untuk menyampaikan kata-kata yang menyenangkan. Setiap masukan dari pimpinan gereja diterima sebagai bahan koreksi sekaligus pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
“Pa Gub sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” ujarnya.
Seluruh masukan yang disampaikan dalam dialog tersebut telah diterima dan direkap oleh Gubernur Papua Tengah. Berbagai catatan itu selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Selain meminta masukan, Gubernur juga mendorong lembaga gereja untuk membantu pemerintah menyediakan data yang lebih akurat. Data tersebut meliputi jumlah jemaat Orang Asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta dan pelayan lainnya, serta berbagai data lain yang dapat mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” pungkas Emanuel You. (*)
Editor : Agung Trihandono