CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menerima kunci sekaligus memanfaatkan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah di Kampung Karadiri, Kabupaten Nabire, Selasa (7/7/2026).
Serah terima tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penguatan birokrasi di provinsi termuda di Indonesia. Dengan tersedianya hunian yang layak, ASN diharapkan dapat bekerja lebih nyaman sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua, atas dukungan dalam penyediaan rumah susun bagi ASN Papua Tengah.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua, yang telah mendukung penyediaan hunian yang layak bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua Tengah," ujar Silwanus.
Menurutnya, pembangunan Rumah Susun ASN DOB Papua Tengah bukan hanya menyediakan tempat tinggal bagi aparatur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan pemerintahan di Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.
"Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih membutuhkan banyak penguatan, baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana pemerintahan, maupun dukungan bagi aparatur yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penyediaan hunian bagi ASN menjadi salah satu kebutuhan penting agar aparatur dapat bekerja dengan lebih tenang, tertib, dan fokus," katanya.
Ia berharap seluruh ASN penerima manfaat dapat menjaga dan memanfaatkan rumah susun tersebut dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun pemerintah harus dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
"Gunakan fasilitas ini secara bertanggung jawab, jaga kebersihan, rawat bangunan dan lingkungan sekitar, serta bangun kehidupan bersama yang tertib dan saling menghormati," ujarnya.
Silwanus juga meminta perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola rumah susun tersebut agar menjalankan tugas secara baik, transparan, dan sesuai ketentuan sehingga fasilitas itu benar-benar mampu menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Tengah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bagi ASN harus dibalas dengan peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan kinerja dalam melayani masyarakat.
"Kepada seluruh ASN, saya ingin menegaskan bahwa fasilitas hunian ini harus menjadi dorongan untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kinerja. Pemerintah telah berupaya menyediakan dukungan yang layak, maka ASN juga harus menjawabnya dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tegasnya.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus diperkuat, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, perumahan, dan kawasan permukiman guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Lucky Ireeuw