CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengirimkan 250 anak Orang Asli Papua (OAP) untuk mengikuti bimbingan belajar (bimbel) sekolah kedinasan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menegaskan program ini merupakan upaya agar anak-anak Papua mampu menjadi tuan di tanahnya sendiri melalui peningkatan akses pendidikan kedinasan.
“Kami ini investasi SDM, supaya anak-anak Papua ke depan bisa jadi tuan di negeri sendiri,” ujar Denci saat memberikan keterangan kepada pers di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam proses seleksi peserta, pemerintah memberi perhatian khusus kepada marga-marga di wilayah pedalaman dan kategori minoritas yang selama ini masih terbatas akses pendidikan.
“Kami lihat sampai ke marga-marga yang masih terbelakang. Ada dari Puncak Jaya, Deiyai, dan Intan Jaya. Kami prioritaskan marga-marga minoritas supaya mereka juga bisa maju,” katanya.
Menurut Denci, kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan yang sama bagi anak-anak dari daerah terpencil untuk mengenyam pendidikan tinggi dan kembali membangun daerah asalnya.
“Kami berharap anak-anak dari marga minoritas ini bisa jadi contoh di kampungnya, bisa sekolah tinggi, lalu kembali melayani masyarakatnya sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ini merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur untuk memperbanyak keterlibatan Orang Asli Papua di sekolah kedinasan nasional.
“Selama ini orang salah paham tentang program ini. Kami buka kesempatan supaya sekolah kedinasan bisa diakses oleh anak-anak Papua. Karena banyak yang setelah sekolah dari luar Papua lalu datang bertugas di Papua Tengah adalah orang pendatang,” jelasnya.
Denci menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan OAP mendapat ruang yang sama dalam pendidikan kedinasan dan pengisian sumber daya aparatur di daerah.
“Ini program prioritas dari gubernur, bahwa sekolah-sekolah kedinasan itu harus ada orang asli Papua. Jadi SDM OAP juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Ia mengakui, meski pemerintah berharap lebih banyak anak Papua dapat mengikuti program tersebut, kuota dari kementerian masih terbatas.
“Harapan kami sebenarnya semua anak bisa masuk, tetapi ada pembatasan dari kementerian. Karena itu program ini jadi salah satu prioritas gubernur dan wakil gubernur,” tuturnya.
BKPSDM Papua Tengah sendiri mendapat kepercayaan untuk mengelola program ini, termasuk pelaksanaan bimbingan belajar bagi peserta yang lolos seleksi.
“Untuk IPDN mereka daftar sendiri. Bimbel yang kami siapkan ini mencakup empat kementerian dengan lima sekolah kedinasan di dalamnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Weny Firmansyah