Satu Tahun Kepemimpinan, Gubernur Meki Pastikan Warga Papua Tengah Tak Lagi Takut Berobat Karena Susah Akses dan Tidak Punya Uang

Theresia F. Tekege • Dipublikasikan Jumat, 20 Februari 2026 | 17:16 WIB

 

Suasana Talkshow 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah di Ballroom kantor Gubernur Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE).
Suasana Talkshow 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah di Ballroom kantor Gubernur Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE).

CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Satu tahun memimpin Papua Tengah, Gubernur Meki menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan selama ini kesulitan akses maupun biaya.

 

Komitmen tersebut disampaikan dalam Talk Show 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (20/2/2026). Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga dan pemerintah wajib memastikan tidak ada masyarakat yang takut berobat.

 

“Kita tidak mau ada orang Papua Tengah yang takut berobat karena susah akses atau tidak punya uang. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.

 

Menurutnya Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa Melalui program “Ko Harus Sehat”, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. 

 

“ Program ini diperkuat dengan dukungan transportasi rujukan menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau daerah pedalaman, pembangunan rumah sakit provinsi, serta penataan RSUD kabupaten guna memastikan pelayanan semakin merata,” lugasnya.

 

Salah satu terobosan yang dijalankan adalah sistem “Flying Healthcare”, yakni pengiriman dokter lintas kabupaten untuk mengatasi kekurangan tenaga medis. Dokter dari Nabire melayani Intan Jaya, dokter dari Timika membantu Puncak dan Puncak Jaya, serta dokter dari Paniai menjangkau Deiyai dan Dogiyai. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah provinsi.

 

“Kita kirim dokter dan kita biayai. Yang penting masyarakat tertolong,” ujar Gubernur.

 

Nawipa juga mencontohkan respons cepat pemerintah saat konflik Pilkada di Puncak Jaya. Ratusan warga diterbangkan ke Jayapura dan Makassar untuk mendapatkan penanganan medis.

 

“Ada yang kena anak panah sampai di jantung, tapi masih hidup sampai sekarang karena kita tolong cepat. Nyawa manusia harus diselamatkan,” katanya.

 

Selain penanganan, upaya pencegahan penyakit seperti malaria, TBC, dan HIV/AIDS terus diperkuat melalui deteksi dini dan pengobatan standar. Pada 2025, sebanyak 40.000 masyarakat Papua Tengah telah mendapatkan BPJS gratis. Tahun 2026, Pemprov menyiapkan 100 beasiswa dokter umum dan 100 dokter spesialis bagi putra-putri Papua Tengah, baik OAP maupun non-OAP yang lahir dan besar di daerah ini.

 

“Tahun ini kita kirim 100 anak Papua kuliah kedokteran. Kita siapkan dokter-dokter dari Papua Tengah untuk melayani masyarakatnya sendiri,” ungkapnya.

 

Pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menetapkan satu puskesmas per kabupaten sebagai puskesmas percontohan yang ditangani langsung oleh pemerintah provinsi. Fasilitas tersebut akan dilengkapi alat kesehatan seperti USG, EKG, serta dukungan tenaga surya agar pelayanan lebih maksimal.

 

“Kalau bisa ditangani di puskesmas, untuk apa harus jauh ke rumah sakit? Kita ingin pelayanan lebih dekat dengan rumah masyarakat,” jelasnya.

 

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley menambahkan bahwa kondisi geografis Papua Tengah membuat sebagian warga harus menggunakan pesawat hanya untuk mendapatkan obat. Karena itu, perluasan layanan kesehatan menjadi prioritas utama.

 

“Kita utamakan pendidikan, tapi kalau kesehatan tidak dijaga, tetap bermasalah. Kita harus menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus Chen menyebut pelayanan kesehatan dibangun atas empat semangat utama yakni mencegah lebih baik daripada mengobati, Cek Kesehatan Gratis, peningkatan imunisasi dini dengan puskesmas sebagai ujung tombak, serta sinkronisasi dari pemerintah desa hingga pusat.

 

“ Saat ini terdapat 150 puskesmas di Papua Tengah, namun belum seluruhnya terakreditasi. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara bertahap, termasuk memperkuat Posyandu dan melibatkan tokoh agama sebagai kader kesehatan,” ujar dr. Agus.

 

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang datang berobat cukup membawa kartu keluarga dan langsung dilayani. Biaya ditanggung melalui Jamkesda kabupaten, BPJS, serta program “Ko Harus Sehat”, termasuk pembiayaan rujukan dan transportasi udara bagi wilayah terisolir.

 

Gubernur Meki berharap seluruh upaya tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat Papua Tengah.

 

“Kesehatan itu hak. Tugas kita memastikan rakyat merasa aman dan tidak lagi takut berobat,” pungkasnya. (*)

Editor : Weny Firmansyah
talkshow Papua Tengah Meki Nawipa dan Deinas Geley Ceposonline.com NABIRE