CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Papua Selatan diperketat.
Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan saat orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada dan melakukan aktivitas di daerah tersebut.
Menurut Apolo Safanpo, pengawasan orang asing menjadi penting mengingat Papua Selatan merupakan wilayah perbatasan yang memiliki arti strategis dari aspek geografis, pertahanan, sosial budaya, hingga stabilitas ekonomi.
Hal itu disampaikan Apolo Safanpo saat membuka rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Merauke, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, keberadaan orang asing sebenarnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, baik melalui aktivitas pekerjaan, pariwisata maupun kegiatan lainnya.
Namun, apabila keberadaan dan aktivitas mereka tidak terpantau dengan baik, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang merugikan masyarakat dan daerah.
"Orang asing yang tidak terpantau dan tidak diawasi dapat berpotensi menimbulkan bahaya-bahaya yang bisa merugikan kita. Oleh karena itu, penataan pengawasan orang asing sangat penting dan ini menjadi tugas serta tanggung jawab kita bersama," kata Apolo.
Ia menegaskan, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi koordinator dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, karantina, bea cukai dan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya barang-barang ilegal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Selain itu, Apolo menekankan bahwa efektivitas pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, ketika seseorang masuk ke wilayah Indonesia.
Aktivitas orang asing selama berada di Papua Selatan juga harus dipantau, sehingga pemerintah dan instansi terkait mengetahui tujuan serta kegiatan yang dilakukan.
"Pengawasan ini bukan hanya pada saat masuk saja. Aktivitasnya selama orang itu ada di wilayah kita, dia melakukan apa saja, itu juga harus kita pantau," tegasnya.
Lebih lanjut Gubernur meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran pengawasan secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, distrik, kampung, kelurahan hingga lingkungan RT dan RW.
Ia menjelaskan, masyarakat dan aparat pemerintahan di tingkat paling bawah memiliki peran penting dalam memberikan informasi apabila ditemukan aktivitas orang asing yang diduga melanggar hukum, mengganggu kamtibmas maupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Informasi tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berjenjang agar dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
"Kalau dia melakukan aktivitas yang melanggar hukum atau mengganggu kamtibmas di tempat tinggalnya, maka wajib dilaporkan secara berjenjang, mulai dari RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten dan seterusnya," jelasnya.
Apolo berharap rapat koordinasi Tim Pora menjadi momentum awal untuk memperkuat kerja sama seluruh instansi dalam mengawasi keberadaan orang asing di Papua Selatan.
Terlebih, sebagai provinsi baru sekaligus wilayah perbatasan, Papua Selatan membutuhkan pola pengawasan terpadu agar manfaat positif dari kehadiran orang asing dapat dirasakan, sementara potensi dampak negatifnya dapat diantisipasi sejak dini.
Ia berharap melalui koordinasi tersebut, pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan optimal, mulai dari saat masuk, selama tinggal, hingga meninggalkan wilayah Papua Selatan. (*)
Editor : Weny Firmansyah