CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Pemerintah Provinsi Papua Selatan, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Selatan terus meningkatkan kapasitas pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dengan melibatkan 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan di Hotel Corein Merauke, Rabu (15/4/2026).
Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno mengatakan, saat ini semua sudah masuk era digital sehingga semua sudah harus mulai menggunakan sistem digitalisasi.
"Kegiatan ini sangat penting karena masalah-masalah sosial di empat kabupaten yang ada di provinsi ini harus didata secara akurat," kata Joko Guritno, Rabu (15/4/2026).
Dikatakan, peserta yang hadir akan diberikan pemahaman terkait cara bagimana memanfaatkan SIKS-NG agar memiliki data yang betul-betul akurat.
Sehingga, data itu bisa menjadi bahan pengambil kebijakan pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun kementerian.
"Karena masalah sosial ini sering terjadi disekitar kita, tetapi kadang-kadang kita tidak tau dan tidak ada datanya,"kata dia.
Menurutnya, manusia merupakan mahluk sosial dan di dalamnya terdapat banyak masalah yang dihadapi. Permasalahan sosial sangat banyak, jika tak diinformasikan lebih awal maka suatu saat bakal terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
"Kita harus mencegah masalah-masalah sosial itu dengan memiliki data, sehingga kita bisa antisipasi,"ujar Guritno.
Selain antisipasi, kata dia, bisa juga dilakukan rehabilitasi permasalahan- permasalahan sosial yang ada, karena masalah sosial yang dihadapi adalah manusia dengan manusia lainnya.
Ia berharap peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dari awal sampai akhir sehingga bisa menyerap materi yang disampaikan dengan baik.
Selain itu, kata dia, dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah pusat dan provinsi agar permasalahan- permasalahan sosial yang terjadi bisa diatasi dengan baik.
Guritno menyebut, kejadian-kejadian sosial hari ini disebabkan oleh permasalahan kecil yang tak diperhatikan.
Ia menegaskan bahwa kejadian sosial saat ini harus didata agar supaya dimasa mendatang tak ada lagi permasalahan yang sama.
Sambungnya, pendataan data yang dilakukan harus selalu di-update agar tetap akurat, dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, sehingga benar-benar akurat dan bisa diambil oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan guna kepentingan masyarakat. (*)
Editor : Elfira Halifa