CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Selatan mendata penduduk orang asli Papua (OAP) dan karyawan-karyawati
Hal itu disampaikan Gubernur Apolo Safanpo saat melakukan zoom meeting dengan para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/4/2026).
Ia mengatakan, pendataan penduduk OAP maupun karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan di Papua Selatan harus dilakukan.
Terkait itu, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pendataan tersebut.
Sebab, ada belasan bahkan puluhan ribu karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Selatan namun belum terdata sebagai penduduk Papua Selatan, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"APBD kita itu ternyata perhitungan perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu indikatornya jumlah penduduk, selain luas wilayah dan tingkat kesulitan,"kata dia.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, jumlah penduduk menjadi salah satu indikator menentukan besar kecilnya dana alokasi umum (DAU) atau dana perimbangan.
Di Papua Selatan, ternyata puluhan ribu warga belum terdata dengan baik, sehingga APBD kecil.
"Kalau kita bisa menyiapkan data yang valid dan akurat maka APBD kita akan meningkat," jelasnya.
Apolo menyebut, di Papua Selatan ada sedikit keanehan, sehingga Dukcapil perlu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendataan Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, terkait data kependudukan.
"Kita di Kabupaten Asmat pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya 82 ribu,"kata dia.
Namun, lanjut dia, enam bulan kemudian pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) DPT-nya hanya 60 ribu, pertanyaannya 20 ribu sisahnya hilang kemana.
"Itu harus dikoordinasikan,hilang tiba-tiba padahal waktu pileg dan pilpres, ada orangnya," tanyanya.
Untuk itu, dirinta meminta kepada Dukcapil agar mendata seluruh karyawan yang bekerja dibeberapa perusahaan seperti di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke.
Karena, jumlah penduduk ini selain berdampak pada peningkatan APBD, tapi juga berdampak pada bidang politik seperti jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, provinsi maupun di DPR kabupaten.
Selain itu, banyak manfaat lain yang bisa didapat jika data penduduk valid dan akurat.
Kemudian untuk data OAP, kata dia, dalam mengalokasikan program-program baik ditingkat kabupaten maupun provinsi yang didanai dari dana otsus tepat sasaran, output, outcam dan impeck-nya bisa terukur.
"Kalau kita tidak punya data yang valid tentang OAP nanti kita bisa raba-raba saja,"kata Gubernur Apolo.
Terkait itu, Gubernur Apolo meminta TAPD memperhatikan Dukcapil untuk dibantu.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Selatan, dr Benedicta C.Herlina Rahangiar.
Benedicta mengatakan pihaknya sangat memerlukan data jumlah penduduk terkait pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) di empat kabupaten yang ada di Papua Selatan.
Menurutnya, pembangunan puskemas dan Pustu dihitung dari jumlah penduduk, hingga kini pihaknya tak banyak mendapat bantuan untuk pembangunan puskesmas dan Pustu lantaran dilihat dari jumlah penduduk.
Selain itu, kata dia, pihaknya banyak menemukan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah sakit, terutama pasien yang masuk rumah sakit ternyata belum mengantongi KTP.
Data penduduk juga berpengaruh pada pembayaran BPJS Kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di Papua Selatan. (*)
Editor : Elfira Halifa