CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencoret alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan.
Adapun Pemprov Papua sudah mengalokasikan Rp 189 miliar ini dengan perincian membangun tiga gedung kantor dan pagar.
Namun, karena dicoret Kemenkeu, sehingga tidak bisa digunakan.
Alhasil, saat ini Pemprov Papua Pegunungan sedang menunggu kebijakan dari Kementerian PUPR terkait pembangunan KIPP tersebut.
"Ini langkah yang bisa kami lakukan, sehingga di Komisi II DPR RI bersama 6 gubernur dan Wakil Menteri Dalam Negeri, kami menyampaikan agar tolong percepat alokasi Kementerian PUPR untuk membangun sarana dan prasarana pemerintahan,” ujar Velix Wanggai, Sabtu, 5 April 2025.
Namun, jika Kementerian PUPR juga tidak bisa membiayai pembangunan KIPP, maka pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga lebih fokus.
“Artinya, Kementerian PUPR fokus membangun IKN (Ibu Kota Nusantara), kemudian Kemendagri fokus membangun sarana pamong praja,” ujarnya.
Kata Velix Wanggai, Pemprov Papua Pegunungan, KIPP tidak bisa dibangun menggunakan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dari APBD.
Pemprov Papua Pegunungan hanya bisa membenahi otoritasnya dengan membangun jalan poros yang membelah kawasan 134 hektar antara Distrik Welesi dan Wouma.
Kemudian Pemprov Papua Pegunungan juga membangun kawasan hijau, seperti jembatan pantau atau wisata, serta membangun lapangan futsal untuk anak -anak agar memiliki ruang bermain. (*)
Editor : Gratianus Silas