CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri mengusulkan pengalihan sebagian aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Usulan itu disampaikan saat bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Matius, pengalihan ASN merupakan salah satu bentuk kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Imigrasi untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian di wilayah timur Indonesia.
"Salah satu yang kami sampaikan adalah tingginya jumlah pegawai di Provinsi Papua. Kami mengusulkan agar ASN Pemprov Papua dapat dialihkan menjadi ASN di Kementerian Imigrasi sesuai kebutuhan," ujar Fakhiri.
Selain persoalan ASN, pertemuan tersebut juga membahas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan perdagangan lintas batas dengan negara-negara Pasifik, khususnya Papua Nugini (PNG).
Gubernur menilai Papua memiliki peluang besar menjadi pintu perdagangan ke kawasan Pasifik apabila produk-produk lokal tidak hanya dipasarkan di dalam daerah, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.
Menurutnya, penguatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama dalam pengembangan pos lintas batas negara, menjadi faktor penting untuk memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.
"Kalau produk kita hanya dipasarkan di Papua, tentu manfaatnya terbatas. Akan lebih baik jika dapat dipasarkan hingga ke kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah," katanya.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas peluang pemanfaatan warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua.
Menurut Fakhiri, warga binaan dapat dilibatkan dalam kegiatan produktif di sektor pertanian dan perkebunan sebagai bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.
"Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan produktif, seperti brigade pangan”
“Dengan demikian mereka memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pembinaan," ujarnya.
Fakhiri mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua dan menyatakan kesiapan kementerian untuk mendukung program-program strategis di Papua.
Ia juga mengapresiasi dukungan kementerian terhadap peningkatan peran putra-putri asli Papua di lingkungan Kementerian Imigrasi, termasuk membuka peluang bagi mereka untuk menduduki jabatan strategis, seperti kepala kantor wilayah, di masa mendatang.
"Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat representasi Orang Asli Papua dalam birokrasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua," kata Fakhiri. (*)
Editor : Elfira Halifa