Hery Dosinaen, SIP., MKP
JAYAPURA- Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., mengagendakan pertemuan dengan seluruh sekretaris daerah dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, Jumat (12/4) mendatang.
Pertemuan ini bertujuan untuk melihat, mengevaluasi, serta mengkaji kembali seluruh regulasi yang berhubungan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemilu, secara khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Semua secara spesifik diatur bahwa ASN dilarang berpolitik praktis, namun tetap diberikan hak pilih. Jika TNI/Polri dilarang berpolitik praktis, sekaligus tak memiliki hak pilih, maka seharusnya ASN pun demikian,” ungkap Hery Dosinaen, SIP., MKP., kepada wartawan, Senin (8/4) kemarin.
Sebab, menurut Dosinaen, aturan terkait ASN – Pilkada ini harus dikaji ulang, di mana ASN menerima konsekuensi logis dampak dari pada Pilkada, terutama di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua. Banyak terjadi di tingkat kabupaten, di mana ASN menjadi gerah sebab kebijakan yang tentunya memberikan tekanan terhadap semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, sehingga banyak ASN di kabupaten/kota yang menjadi korban dari pada perhelatan politik lokal Pilkada.
“Ini yang sedang kita alami, di mana terdapat banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seolah memiliki kewenangan penuh tanpa berpegang pada aturan yang ada,” tambahnya.
Sementara di tingkat provinsi, Gubernur Papua telah memutuskan perampingan hingga 35 OPD, sehingga berangkat dari situlah dilakukannya job fit, pengukuhan, maupun pelelangan terhadap jabatan pemerintahan. “Kita membuat matriks yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (gr/ary)
Baca Juga
Aturan ASN Perlu Ditinjau Kembali
Hukuman ASN Koruptor Makin Berat
Untuk ASN Pemprov Pastikan Buka Formasi P3K Editor : Administrator