CEPOSONLINE.COM,SORONG - Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kota Sorong Tahun 2026 di Gedung LJ Kota Sorong.
Kepala Bappeda Kota Sorong Saul Erens Solossa mengatakan, Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina data, walidata, koordinator forum, serta produsen data dalam rangka memperkuat tata kelola data pemerintah daerah.
Menurutnya, forum tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Sorong untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Bersama data yang akurat, kita bangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ujar Saul.
Sementara itu, Plt. Sekda Kota Sorong Ruddy R. Lakku yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus didukung data yang benar.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD serta pengelola data memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah disusun berdasarkan data yang valid dan dikumpulkan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Jangan sekali-kali membuat perencanaan atau kegiatan tanpa data yang benar. Karena kalau datanya tidak benar, programnya pasti salah,” tegas Ruddy, Kamis (10/9).
Ia menilai Forum Satu Data Indonesia menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar-OPD maupun antara Pemerintah Kota Sorong dengan BPS.
Ruddy juga mengingatkan agar ego sektoral dalam pengelolaan data dapat dihilangkan. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia, khususnya admin dan operator data pada masing-masing perangkat daerah, perlu terus ditingkatkan.
Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua M. Siagian menjelaskan bahwa BPS memiliki peran sebagai pembina data bagi Pemerintah Kota Sorong. BPS terus mendorong seluruh OPD agar menerapkan prinsip Satu Data Indonesia dalam pengelolaan data sektoral.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan SDI diarahkan untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi.
"Dengan semakin kuatnya tata kelola data, Pemerintah Kota Sorong diharapkan mampu mewujudkan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, terintegrasi, serta berbasis bukti atau evidence-based policy,' pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua M. Siagian, S.Pt., M.M., serta sejumlah pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kelurahan, perwakilan BPS, dan para admin/operator data di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.(*)
Editor : Abdel Gamel Naser