CEPOSONLINE.COM, SORONG – Peran masyarakat adat, khususnya perempuan dan generasi muda, dinilai semakin penting dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua. Penguatan kepemimpinan masyarakat adat menjadi salah satu isu utama dalam hari kedua PAPEDA Summit 2026 yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (3/9/2026).
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Plenary Session 3 bertajuk Kepemimpinan Masyarakat Adat. Forum ini menempatkan masyarakat adat bukan sekadar sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai pemilik wilayah sekaligus aktor utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di tingkat masyarakat.
Pesan utama dalam forum ini adalah bahwa masa depan Tanah Papua harus dibangun bersama masyarakat adat, bukan hanya untuk masyarakat adat
Sejumlah pembicara hadir dalam sesi tersebut, di antaranya Anggota DPR Papua Tengah Stella T.U. Misiro, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban, Tokoh Perempuan Adat sekaligus Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Yustina Ogoney, serta Wakil Rektor IV Universitas Papua (UNIPA) Yusuf Sawaki.
Stella T.U. Misiro menekankan pentingnya memastikan keterwakilan perempuan adat dan generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, perempuan Papua memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, namun masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak konflik yang secara khusus dirasakan perempuan dan anak.
Ia mencontohkan hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah sebagai salah satu upaya menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ketika kami diberikan kepercayaan untuk duduk di ruang legislasi, maka kami harus memberikan sesuatu bagi masyarakat, termasuk memastikan suara perempuan adat dan generasi muda hadir dalam kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Elai Giban mengangkat tantangan pembangunan di Papua Pegunungan, termasuk perlindungan kawasan hutan dan penguatan ketahanan pangan. Dampak El Niño yang memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah dinilai membutuhkan penguatan fungsi perlindungan kawasan, termasuk optimalisasi peran polisi hutan.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lokal seperti kopi, hortikultura dan buah-buahan. Kerja sama antardaerah dinilai penting untuk memperkuat konektivitas pangan sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat.
Perspektif perempuan adat juga disampaikan Yustina Ogoney. Ia menegaskan perempuan adat memiliki hubungan erat dengan wilayah adat, hutan, tanah ulayat, kehidupan ekonomi keluarga hingga proses pengambilan keputusan.
Yustina mencontohkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pondok-pondok pinang yang dapat menjadi ruang usaha sekaligus menjaga agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam komunitas.
“Menjadi perempuan adat Papua itu berat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membangun komunitas dan daerah,” katanya.
Dari sisi akademik dan kebudayaan, Yusuf Sawaki mengingatkan bahwa keragaman masyarakat Papua harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan. Perbedaan bahasa, struktur sosial dan sistem kepemimpinan adat membuat pembangunan tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah Papua.
Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif. Pemerintah maupun pihak yang masuk ke wilayah adat perlu memahami pemegang hak, mekanisme pengambilan keputusan serta hak-hak yang diwariskan antargenerasi.
Selain kepemimpinan masyarakat adat, hari kedua PAPEDA Summit 2026 juga membahas sejumlah isu strategis melalui sesi paralel, antara lain perhutanan sosial dan hutan adat, kedaulatan pangan lokal serta energi terbarukan berbasis komunitas.
Ketiga isu tersebut dinilai saling berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, penguatan pangan lokal dan penyediaan energi bersih diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat langsung dan mendorong kemandirian masyarakat di tingkat lokal.
Rangkaian diskusi hari kedua sekaligus memperkuat pesan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan di pusat proses pembangunan. Berbagai pandangan yang muncul mencakup persoalan konflik, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan hutan, hak ulayat, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda. (*)
Editor : Lucky Ireeuw