Oleh: Novenscha Anace Insos Rumkorem
Di ujung utara Kota Jayapura, sekitar 10 kilometer dari pusat kota, ada pantai cantik yang mempunyai dua kelebihan besar:
Pemandangan Samudra Pasifik yang bikin takjub, plus nilai sejarah Perang Dunia II yang luar biasa.
Pantai ini bernama Pantai Base-G, atau juga dikenal sebagai Pantai Srava Cava. Nama "Base-G" berasal dari masa lalu, saat kawasan ini masih menjadi markas militer bernama Base G Camp yang digunakan pasukan Sekutu untuk berkumpul sebelum maju ke Filipina.
Sekarang, pantai seluas sekitar 90 hektar ini mempunyai garis pantai panjang 6-15 meter yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik, jadi salah satu spot wisata paling terkenal di Papua. Tetapi sangat disayangkan, keindahan dan keistimewaan historis pantai ini belum berhasil dikonversi menjadi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. Inilah paradoks yang perlu kita bicarakan secara terbuka.
*Potensi Raksasa yang Tertidur*
Pantai Base-G bukanlah sekedar tempat biasa untuk bersantai. Lokasi ini menawarkan berbagai pilihan wisata menarik antara 200 hingga 300 orang setiap minggu, dan angka tersebut merupakan estimasi paling rendah yang tidak termasuk hari libur panjang maupun akhir pekan.
Jika dihitung dengan asumsi paling sedikit 200 pengunjung setiap harinya di hari biasa dan lonjakan yang lebih besar pada akhir pekan serta masa liburan, potensi pendapatan dari retribusi pantai ini sebenarnya cukup besar.
Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan di Pantai Base-G menghasilkan temuan yang mengejutkan. Total pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk tempat wisata di Pantai Base G hanya mencapai Rp96 juta setiap tahunnya. Di sisi lain, setelah dilakukan analisis dengan menerapkan sistem retribusi yang lebih terstruktur, total pendapatan yang berpotensi dicapai dalam satu tahun bisa mencapai Rp2,47 miliar.
Dengan kata lain, terdapat selisih lebih dari dua puluh kali lipat antara pendapatan yang saat ini diterima dan yang sebenarnya bisa diraih. Ini adalah angka yang signifikan dan adalah isu yang serius.
*Akar Masalah: Pengelolaan yang Tidak Terintegrasi*
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa nilai potensial yang besar tersebut tidak bisa diwujudkan? Jawabannya berasal dari ketidakselarasan dalam pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta.
Karakteristik utama Pantai Base-G ialah bahwa pengelolaannya ditangani oleh masyarakat lokal. Penduduk setempat, khususnya suku-suku asli Kampung Kayu Batu, berperan aktif dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pantai tersebut.
Di satu sisi, keterlibatan masyarakat lokal ini sangat positif dan dihargai. Kearifan lokal dalam merawat lingkungan harus terus dilestarikan. Namun, di sisi lain, tanpa adanya peraturan hukum dan sistem retribusi yang jelas, pengelolaan komunitas ini dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang yang merugikan daerah.
Keadaan yang terlihat di lapangan mencerminkan fenomena ini secara nyata
Pengunjung yang datang dengan kendaraan harus membayar retribusi untuk akses dan parkir dengan tarif yang dianggap cukup mahal, tetapi tidak ada kejelasan mengenai arah aliran dana tersebut.
Apakah masuk ke kas daerah? Atau hanya dinikmati oleh segelintir pihak tertentu?
Kurangnya informasi resmi, tidak adanya bukti pembayaran dengan logo pemerintah, serta ketidakhadiran petugas berseragam menimbulkan pertanyaan besar yang sering dikeluhkan oleh para pengunjung.
Masalah serupa juga terlihat di objek wisata lain di Kota Jayapura. Banyak pengunjung mengungkapkan keluhan mengenai adanya retribusi yang tidak terduga di berbagai lokasi wisata, di mana dana yang terkumpul diduga terlibat tidak disetorkan ke PAD, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah orang tertentu.
Pantai Base-G pun tidak sepenuhnya bebas dari praktik semacam ini, dan kondisi ini menciptakan citra negatif yang pada akhirnya menurunkan minat berkunjung para wisatawan.
*Fasilitas: Masih Jauh dari Standar Destinasi Wisata Unggulan*
Selain isu retribusi, tantangan lain yang menghalangi Pantai Base-G untuk mencapai potensi maksimal adalah kurangnya kenyamanan terhadap kondisi fasilitas yang tersedia. Para pengunjung mengungkapkan bahwa sanitasi toilet perlu diperbaiki dan ketersediaan air bersih masih kurang mencukupi,
Meskipun area parkir dianggap cukup luas. Sebagian besar warung di sekitar pantai juga beroperasi secara nonformal, tanpa kewajiban perpajakan yang teratur.
Namun demikian, dengan daya tarik pasir putih yang memesona, laut yang jernih berwarna biru, dan nilai sejarah yang kental, Pantai Base-G tetap menjadi destinasi favorit banyak orang. Potensi pengunjung yang besar seharusnya bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan ekosistem bisnis yang lebih terorganisir di sekitar pantai: restoran yang wajib membayar pajak, akomodasi yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel, layanan penyewaan perahu yang membayar retribusi, hingga penjual cendera mata yang terdaftar.
*Dispar Bergerak, Namun Belum Cukup*
Pemerintah Kota Jayapura sebenarnya telah mengakui pentingnya hal ini. Dinas Pariwisata Kota Jayapura sedang berusaha untuk meningkatkan pengumpulan retribusi dari tiga destinasi wisata di Jayapura dengan sasaran PAD sebesar Rp64 juta dari sektor ini. Namun, estimasi target Rp64 juta tersebut terasa sangat minim jika dibandingkan dengan potensi sebesar Rp2,47 miliar yang diungkapkan dalam penelitian akademis.
Hal ini menunjukkan bahwa keinginan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai pendapatan asli daerah masih jauh dari kapasitas nyata yang benar-benar ada.
Sasaran yang terlalu rendah ini mencerminkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kurangnya data dan perhitungan potensi yang belum dilakukan secara mendalam, atau yang kedua adalah ketidakmampuan dalam pengumpulan yang membuat pemerintah menetapkan target "aman" yang realistis untuk dicapai, bukannya target yang lebih ambisius sesuai dengan potensi yang ada. Keduanya menimbulkan masalah yang signifikan.
*Rekomendasi: Tiga Langkah Konkret*
Untuk mengubah Pantai Base-G dari sekadar tujuan wisata yang menarik menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan, setidaknya ada tiga langkah konkret yang harus dijalankan.
Pertama, pengaturan sistem retribusi melalui kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat lokal sangat penting. Pemerintah tidak seharusnya mengambil alih pengelolaan sendirian, karena hal tersebut dapat menyebabkan konflik sosial. Sebaliknya, menerapkan model bagi hasil yang jelas antara pemerintah daerah dan komunitas lokal yang mengelola pantai akan menjadi pilihan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Dengan cara ini, masyarakat tetap mendapat pemberdayaan, sementara pemerintah memperoleh kepastian dari pendapatan retribusi yang tercatat.
Kedua, digitalisasi sistem tiket dan retribusi perlu dilakukan. Penerapan tiket digital yang menampilkan logo resmi Pemerintah Kota Jayapura, baik melalui aplikasi maupun alat tiket di pintu masuk, akan secara signifikan mengurangi kemungkinan kebocoran pendapatan dan memberikan transparansi kepada pengunjung bahwa uang yang mereka bayarkan benar-benar masuk ke dalam kas daerah.
Ketiga, pengembangan fasilitas sebagai bentuk investasi jangka panjang sangat diperlukan. Menyediakan toilet yang bersih, warung yang rapi, serta area parkir yang teratur bukan hanya soal kenyamanan; ini adalah kunci agar wisatawan lebih tertarik untuk datang lebih sering, berlama-lama, dan mengeluarkan lebih banyak uang di sekitar kawasan pantai. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam fasilitas ini akan kembali dengan keuntungan dalam bentuk pajak restoran, retribusi parkir, dan peningkatan tarif masuk.
*Penutup: Base-G Layak Menjadi Percontohan*
Pantai Base-G dengan tegas menunjukkan bahwa Jayapura memiliki peluang pariwisata internasional yang masih belum dimaksimalkan.
Dengan memperhatikan sejarah Perang Dunia II, keindahan Samudra Pasifik yang memukau, serta keterlibatan masyarakat lokal yang khas, pantai ini menyajikan daya tarik yang jarang dijumpai di objek wisata lain di Indonesia.
Saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar niat tulus, tetapi juga strategi yang sistematis, regulasi yang disiplin, dan komitmen yang berkesinambungan dari semua pihak yang terlibat. Melalui pengelolaan yang efektif, Pantai Base-G berpotensi tidak hanya menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Papua, tetapi juga bisa dijadikan sebagai contoh di tingkat nasional mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan.
Penulis Adalah:
Mahasiswa DIV Akuntansi Sektor Publik
Editor : Weny Firmansyah