CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Vicky Prasetyo ikut mengomentari Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh DPR. Ia mengkritik substansi regulasi tersebut dan meminta masyarakat tidak langsung percaya pada undang-undang tersebut tanpa memahami isi dari pasal-pasal yang diatur di dalamnya.
Dilansir Jawapos, melalui pernyataannya, Vicky Prasetyo menyebut pengesahan Undang-undang Perampasan Aset sebagai sesuatu yang berpotensi membuat masyarakat terlena. Namun ironisnya, ada sejumlah ketentuan penting yang justru tidak dimasukkan ke dalam pembahasan regulasi tersebut.
Vicky secara khusus menyoroti penghapusan pasal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Ia menilai ketentuan tersebut penting untuk menindak pejabat yang memiliki kekayaan jauh melampaui penghasilan sahnya.
"Jangan pernah langsung percaya dengan headline berita yang hari ini ramai berteriak Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan. Itu cuma etalase manis buat meninabobokkan rakyat," kata Vicky Prasetyo dalam unggahannya di Instagram.
Ia mengingatkan masyarakat tuntuk tidak hanya terpaku pada judul pemberitaan, tetapi juga perlu memeriksa isi dari UU tersebut. Sebab, menurut Vicky, efektivitas sebuah undang-undang tidak cukup dinilai dari pengesahannya, melainkan dari seberapa kuat aturan tersebut memberikan kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan, terutama koruptor.
Sorotan berikutnya diarahkan pada tindak pidana perpajakan. Vicky mempertanyakan alasan tindak pidana pajak tidak dimasukkan ke dalam cakupan undang-undang tersebut. Menurutnya, ketentuan itu seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk mengejar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan kekayaan melalui pelanggaran perpajakan.
Selain itu, ia menilai ruang lingkup perampasan aset tanpa putusan pidana mengalami penyempitan. Padahal, mekanisme itu dinilai penting agar negara tetap memiliki peluang mengambil aset hasil kejahatan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika pelaku tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum.
Vicky Prasetyo juga mengkhawatirkan mekanisme pengelolaan aset sitaan yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ia menyinggung risiko tumpang tindih kewenangan hingga kemungkinan penurunan nilai aset apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan.
Ketentuan lain yang menjadi perhatian Vicky Prasetyo adalah Pasal 74. Dalam aturan yang disahkan DPR itu, undang-undang tersebut baru mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas perampasan aset terbentuk.Masa tunggu tersebut dianggap Vicky sebagai celah yang berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menyembunyikan atau memindahkan aset hasil kejahatan sebelum aturan benar-benar berjalan.
Ia pun membandingkan kondisi tersebut dengan penegakan aturan perpajakan terhadap masyarakat kecil. Menurut Vicky, masyarakat biasa menghadapi konsekuensi serius ketika terlambat memenuhi kewajiban pajak, sementara penindakan terhadap pemilik kekayaan besar yang diduga bermasalah justru dinilainya belum mendapatkan instrumen hukum yang cukup kuat.
"Lihat betapa kejamnya standar ganda hukum kita. Pajak rakyat kecil tidak boleh telat sedikit. Buruh potong gajinya otomatis. Pedagang kecil telat setor langsung dikejar denda sampai kering. Tapi giliran pengemplang pajak kakap dan pejabat mendadak tajir melintir, gigi taring hukumnya malah dicabut dari undang-undang ini. Miris," ungkapnya.(*)
Editor : Abdel Gamel Naser