
CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Namanya buah hati biasanya menjadi anugerah dan kebanggaan yang akan selalu dijaga disayang dan dijaga. Tapi pedoman itu tidak berlaku bagi seorang wanita paruh baya yang kini berhadapan dengan hukum.
Itu setelah ia menjual anak kembar perempuannya yang masih berusia dua bulan. Alasan yang digunakan juga klasik. Ekonomi.
Kasus ini terungkap setelah seorang pelapor berinisial MR melaporkan kejadian itu ke Polda Papua pada 12 Oktober 2026 atas dugaan tindak pidana perdagangan anak. Wakil Direktur Reskrimum Polda Papua AKBP Basuki Wahyudi menjelaskan bahwa pasangan tersebut belum menikah secara sah.
Ketika sang perempuan diketahui hamil, sang kekasih menyatakan siap bertanggung jawab sehingga keduanya tinggal bersama di Jakarta.
"Dalam perjalanan rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan. Akhirnya ibu dari dua anak kembar ini pergi dari rumah di Jakarta menuju Manokwari," ujar Hendra, saat Konferensi pers di Polda Papua, Jumat (20/11/2026).
Namun karena lama tidak pulang, ia mulai melakukan pencarian dan mendapati bahwa istrinya telah menyerahkan dua anak kembar itu kepada orang lain dan menerima imbalan.
"Pihak yang menerima anak-anak itu diketahui belum memiliki keturunan dan berniat mengadopsi," ungkapnya. Plh. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Papua, Hendra Wahyudi menambahkan sang ibu menyerahkan anak kembarnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan kekasihnya.
"Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan itu karena faktor ekonomi. Ia juga berencana kembali ke Jakarta untuk bekerja," jelasnya. Hingga kini, penyidik Polda Papua telah meminta keterangan terduga pelaku maupun pihak yang menerima anak tersebut. Kedua bayi masih berada dalam pengasuhan keluarga yang menerima mereka.
Hendra menegaskan, secara hukum kedua belah pihak berpotensi dijerat pidana perdagangan anak. Pihak penerima dinilai tidak menempuh prosedur hukum pengangkatan anak sebagaimana mestinya, sementara sang ibu tetap dinilai bersalah karena menyerahkan anaknya secara diam-diam, meski dengan alasan ekonomi. (*)


