Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Vicky Prasetyo Ingatkan Masyarakat Jangan Langsung Percaya UU Perampasan Aset

A
Penulis: Abdel Gamel Naser❯
Vicky Prasetyo berkampanye dalam Pilkada Kabupaten Pemalang 2024. (Instagram Vicky Prasetyo)
Vicky Prasetyo berkampanye dalam Pilkada Kabupaten Pemalang 2024. (Instagram Vicky Prasetyo)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Vicky Prasetyo ikut mengomentari Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh DPR. Ia mengkritik substansi regulasi tersebut dan meminta masyarakat tidak langsung percaya pada undang-undang tersebut tanpa memahami isi dari pasal-pasal yang diatur di dalamnya.

 

Dilansir Jawapos, melalui pernyataannya, Vicky Prasetyo menyebut pengesahan Undang-undang Perampasan Aset sebagai sesuatu yang berpotensi membuat masyarakat terlena. Namun ironisnya, ada sejumlah ketentuan penting yang justru tidak dimasukkan ke dalam pembahasan regulasi tersebut.

Advertisement

 

Vicky secara khusus menyoroti penghapusan pasal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Ia menilai ketentuan tersebut penting untuk menindak pejabat yang memiliki kekayaan jauh melampaui penghasilan sahnya.

 

Advertisement

"Jangan pernah langsung percaya dengan headline berita yang hari ini ramai berteriak Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan. Itu cuma etalase manis buat meninabobokkan rakyat," kata Vicky Prasetyo dalam unggahannya di Instagram.

 

Ia mengingatkan masyarakat tuntuk tidak hanya terpaku pada judul pemberitaan, tetapi juga perlu memeriksa isi dari UU tersebut. Sebab, menurut Vicky, efektivitas sebuah undang-undang tidak cukup dinilai dari pengesahannya, melainkan dari seberapa kuat aturan tersebut memberikan kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan, terutama koruptor.

 

Advertisement
Editor : Abdel Gamel Naser

Artikel Terkait

Tak Sekedar Sita Aset Koruptor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Pulihkan Kerugian Korban 

Tak Sekedar Sita Aset Koruptor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Pulihkan Kerugian Korban 

Pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset hingga kini belum ada kepastian untuk segera disahkan. Namun sejumlah pihak menilai mater

RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen  Ambil Hasil Kejahatan,  Kekuatan Negara Tetap Dibatasi 

RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen  Ambil Hasil Kejahatan,  Kekuatan Negara Tetap Dibatasi 

Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) berpandangan bahwa RUU Perampasan Aset perlu dibangun sebagai instrumen yang ku

DPRP Papua Selatan Gelar Rapat Paripurna Bahas Aset 2024 dan LPPD 2025, Wujud Transparansi dan Akunt

DPRP Papua Selatan Gelar Rapat Paripurna Bahas Aset 2024 dan LPPD 2025, Wujud Transparansi dan Akunt

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan menggelar rapat paripurna untuk membahas manajemen aset Tahun 2024 dan Laporan Penyele

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer