CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan perwira tinggi Polri berinisial EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal di Jakarta, Selasa.
"Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta.
Seperti dilansir Antara, Anam mengatakan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan mendapat kesempatan untuk menjelaskan kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta terkait penyadapan.
Menurut dia, keterangan para saksi tersebut cukup menjelaskan kerangka peristiwa yang terjadi.
"Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," ujarnya.
Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan EHS melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Selain itu, EHS juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.
Terhadap putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH. AS juga menyatakan banding atas putusan tersebut.(*)
Editor : AdminDua