Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam Sidang Etik Kasus Penyadapan, Kompolnas:  Perwira Tinggi EHS Ungkapkan Penyesalan 

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, perwira tinggi Polri EHS (tengah), digiring oleh petugas menuju mobil rantis Korps Brimob Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, perwira tinggi Polri EHS (tengah), digiring oleh petugas menuju mobil rantis Korps Brimob Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan perwira tinggi Polri berinisial EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal di Jakarta, Selasa.

"Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta.


Seperti dilansir Antara, Anam mengatakan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan mendapat kesempatan untuk menjelaskan kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta terkait penyadapan.

Advertisement

Menurut dia, keterangan para saksi tersebut cukup menjelaskan kerangka peristiwa yang terjadi.

"Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan EHS melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Advertisement

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Selain itu, EHS juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.

Terhadap putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Advertisement

Artikel Terkait

Sering Langgar Lalu Lintas, SIM Bisa Dicabut! Kakorlantas Siapkan Sistem Poin

Sering Langgar Lalu Lintas, SIM Bisa Dicabut! Kakorlantas Siapkan Sistem Poin

Pengendara yang kerap melanggar aturan lalu lintas berpotensi kehilangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Korlantas Polri tengah mengkaji penerap

Tak Hanya Nomor Presiden, Ini Nomor yang Dibidik Para Oknum Jenderal

Tak Hanya Nomor Presiden, Ini Nomor yang Dibidik Para Oknum Jenderal

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal,

Kapolri Beberkan Penanganan Tersangka Karhutla, Ada Ratusan Pelaku  Hingga Belasan Koorporasi 

Kapolri Beberkan Penanganan Tersangka Karhutla, Ada Ratusan Pelaku  Hingga Belasan Koorporasi 

Kebakaran Hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya karena fenomena alam, namun ada yang  karena kelalaian hingga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer