CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian disebut turut meningkatkan kewaspadaan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, suasana di kediaman Presiden di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, sempat diwarnai kejadian yang menarik perhatian.
Cerita tersebut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, setelah dirinya bertemu langsung dengan Prabowo pada Rabu (5/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Syahganda mengaku menyaksikan momen ketika Prabowo terganggu oleh suara dengungan di dalam ruangan. Presiden kemudian meminta agar sumber suara tersebut diperiksa.
Setelah ditelusuri, suara itu ternyata berasal dari kabel jaringan WiFi yang kemudian langsung dicabut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Waktu saya di kediaman beliau minggu lalu, Presiden bilang, 'Apa berisik itu, coba dicek.' Setelah dilihat, ternyata ada kabel WiFi yang berisik, langsung dicopot sama Pak Teddy waktu itu," kata Syahganda dalam keterangannya, sebagaimana dilansir dari Jawa Pos.
Peristiwa tersebut terjadi di tengah mencuatnya dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum atau illegal tapping yang belakangan menjadi perhatian publik.
Syahganda menilai, kasus tersebut berpotensi menimbulkan kegelisahan di lingkungan pemerintahan. Kekhawatiran itu tidak hanya dapat dirasakan Presiden, tetapi juga para menteri dan sejumlah tokoh publik yang mungkin menjadi sasaran penyadapan.
Meski demikian, ia optimistis aparat kepolisian mampu mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Syahganda meyakini penyidik Polri memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik itu.
Lebih jauh, Syahganda mengungkapkan bahwa Prabowo sempat mengalami keterkejutan dan kekecewaan setelah mengetahui dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Syahganda, kegelisahan Presiden bukan karena merasa takut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Justru, persoalan kepercayaan menjadi hal yang paling mengusik pikiran Prabowo.
"Saya melihat beliau terguncang bukan karena takut. Beliau dari dulu tidak pernah takut. Bapak Presiden bahkan bilang, 'Syahganda, 100 batalyon tentara di belakang saya.' Cuma beliau bertanya, 'Kenapa saya dikhianati?' Itu yang menjadi kegalauan beliau," tutur Syahganda menirukan ucapan Prabowo.
Ia menilai, kekecewaan tersebut berkaitan dengan kepercayaan yang sebelumnya diberikan Presiden kepada Listyo Sigit Prabowo.
Syahganda juga mengungkapkan bahwa Prabowo sebelumnya sempat menolak wacana pergantian Kapolri kepada Ahmad Dofiri ketika reformasi kepolisian menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian pemerintah.
Bahkan, setelah masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri berakhir pada 1 Oktober 2026, Prabowo disebut masih memberikan kepercayaan dengan menempatkannya pada posisi strategis sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Perkara ini mulai mencuat setelah adanya laporan internal yang disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena menyeret sejumlah nama pejabat kepolisian.
Namun, perkembangan status hukum para pihak yang disebut dalam perkara ini perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi.
Dugaan penyadapan ilegal menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan komunikasi, serta kepastian hukum. Pengusutannya diharapkan dapat mengungkap secara terang siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana praktik tersebut diduga dilakukan. (*)
Editor : Elfira Halifa