CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah dan DPR dinilai lebih sigap merespons isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibandingkan menangani bencana ekologis dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Kritik pedas itu dilontarkan aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mereka menilai perhatian para pemangku kebijakan justru lebih banyak tersedot pada dinamika politik di ibu kota. Sementara itu, masyarakat yang menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di daerah dinilai belum mendapatkan penanganan serius.
Perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan (Sumsel), Suci Nasari, menyebut ketimpangan respons tersebut terlihat jelas dari cara pemerintah menyikapi dua persoalan yang berbeda.
"Pemerintah ini entah menutup mata atau seolah bertuli-tuli tentang persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan berbagai daerah terdampak lainnya," ujar Suci, dilansir dari Jawa Pos.
Ia membandingkan respons pemerintah terhadap bencana ekologis dengan perhatian yang diberikan terhadap isu pengunduran diri Gibran.
Menurutnya, ketika persoalan politik mencuat, sejumlah pejabat terlihat berbondong-bondong memberikan perhatian. Namun, ketika bencana terjadi dan masyarakat membutuhkan pertolongan, respons pemerintah justru dinilai tidak sebanding.
"Giliran bencana-bencana begini terjadi, pemerintah seolah menutup mata. Tetapi ketika kita lihat wapres kita mengundurkan diri, itu ramai sekali pemerintah-pemerintah yang berbondong-bondong untuk membahas bahkan datang terkait hal tersebut. Sangat miris sekali," ungkapnya.
Suci menegaskan, persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan pergantian pemimpin. Siapa pun yang menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden, menurutnya, harus memiliki tanggung jawab nyata untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan menindak pihak yang merusak alam.
"Siapapun wapresnya, siapapun presidennya, kalau memang seolah-olah bertuli-tuli, enggak melihat persoalan yang terjadi saat ini, bahkan enggak ada tanggung jawab sama sekali untuk memulihkan, ini sama saja," tegasnya.
Karhutla Meluas, ISPU Sumsel Disebut Capai 1.702
Dalam aksi tersebut, Suci juga mengungkap kondisi karhutla di Sumatera Selatan yang disebut berlangsung sejak Januari hingga Oktober 2026.
Menurutnya, kebakaran semakin parah dalam tiga bulan terakhir dan dampak kabut asap meluas ke 17 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Kondisi itu turut memicu kekhawatiran terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Suci bahkan menyebut angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Sumatera Selatan mencapai 1.702.
"Nilai ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) itu normalnya di angka 50. Nah, di Sumatera Selatan sendiri mencapai angka 1.702. Jadi bisa dibayangkan berapa kali lipat nilai angka ISPU itu," bebernya.
Empat Tuntutan Aktivis Lingkungan
Tidak hanya menyampaikan kritik, massa aksi juga mendesak pemerintah dan DPR mengambil langkah konkret untuk menangani krisis ekologis.
Aksi diwarnai teatrikal, pembentangan spanduk dan poster, serta kehadiran maskot satwa sebagai simbol ancaman kerusakan habitat flora dan fauna akibat krisis lingkungan.
Ada empat tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pertama, pemerintah diminta segera memulihkan ekosistem esensial yang mengalami kerusakan parah akibat bencana ekologis.
Kedua, mengembalikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Ketiga, menegakkan hukum secara tegas dan meminta pertanggungjawaban korporasi yang terlibat dalam perusakan lingkungan.
Keempat, membuka data kebencanaan secara transparan agar kondisi di lapangan dapat diketahui publik dan tidak terjadi kesenjangan antara temuan masyarakat dengan data resmi pemerintah.
Melalui aksi tersebut, para aktivis mengingatkan bahwa krisis ekologis bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. (*)
Editor : Elfira Halifa